JAKARTA – Hak menyatakan pendapat (HMP) soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berjalan di DPR, meski Gibran sudah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan niat mundur itu tidak menghentikan proses HMP, dan mengungkapkan ada legislator Golkar yang ikut menandatangani usulan tersebut.
Pernyataan Doli disampaikan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore, beberapa jam setelah Gibran buka suara untuk pertama kalinya dan menyatakan akan tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, dan pimpinan DPR belum mengumumkan keputusan apa pun soal HMP.
“Harus kita sudahi (polemik) ini, jangan berkepanjangan. Lebih cepat lebih bagus,” ujar Doli.
Menurut Doli, komunikasi lintas fraksi soal HMP sudah berlangsung sebelum niat mundur Gibran disampaikan ke Prabowo. Artinya, dinamika di DPR tidak dimulai dari pernyataan Gibran sore ini, melainkan sudah berjalan sejak pagi, ketika rapat pimpinan DPR membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan aspirasi fraksi-fraksi.
Legislator Golkar Ikut Meneken HMP
Doli mengungkapkan ada legislator dari Partai Golkar yang ikut menandatangani usulan HMP. Jumlah legislator Golkar yang meneken tidak dirinci, dan Doli tidak menjawab lugas ketika ditanya apakah dirinya termasuk yang mengajukan HMP.
“Insyaallah,” kata Doli ketika wartawan menanyakan apakah ia termasuk pengaju usulan tersebut.
Klaim soal jumlah penandatangan kembali disampaikan Mardani Ali Sera dari PKS. “Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” ujar Mardani, seraya menyebut para penandatangan berasal dari mayoritas fraksi dan suratnya sudah disampaikan ke pimpinan DPR.
Angka 50-an itu masih merupakan klaim satu sumber. Daftar nama penandatangan belum dipublikasikan, dan jumlah per fraksi — termasuk berapa legislator Golkar yang meneken — tidak dirinci dalam pemberitaan yang ada. Sebelumnya, angka penandatangan sempat berbeda-beda di antara sumber, antara 48 dan 50 anggota, sehingga jumlah pastinya belum dapat dipastikan dari catatan publik.
Yang baru dari pernyataan malam ini adalah meluasnya dukungan HMP ke Golkar, partai yang sebelumnya belum disebut ikut meneken. Gerindra sendiri sebelumnya disebut belum menandatangani usulan HMP dan masih menggelar rapat internal.
Pimpinan DPR: Menampung, Belum Ada Keputusan
Di sisi pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pimpinan hanya menampung aspirasi dan tidak mendahului fakta yang ada. Ia menghormati hak Gibran untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
“Kami berharap agar proses yang sudah berjalan di MPR dan DPR itu juga tetap berjalan,” ujar Saan, Selasa sore.
Saan mengaku tidak tahu apakah surat usulan HMP sudah masuk ke DPR atau belum, dan menegaskan HMP belum dibahas di tingkat pimpinan. Pernyataan ini berbeda dengan klaim Mardani yang menyebut surat sudah disampaikan ke pimpinan, sehingga status surat itu belum dapat dipastikan dari catatan publik.
Doli juga menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden menyetujui pengunduran diri seorang wakil presiden. Menurut dia, yang memproses pengunduran diri adalah DPR dan MPR berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dengan skenario paripurna DPR terlebih dahulu, lalu MPR memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Apabila Gibran memang ingin mundur, kata Doli, sebaiknya ia menyampaikan hal itu langsung ke publik. Hingga Selasa malam, Gibran belum menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara terbuka, dan masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Demokrat Menunggu, Yusril: PTUN Sudah Tak Berguna
Partai Demokrat ikut bersuara melalui ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. AHY menyatakan Demokrat menunggu kejelasan soal niat mundur Gibran dan menghormati proses konstitusi yang berlaku.
“Demokrat menghormati proses dan mekanisme konstitusi yang berlaku,” ujar AHY.
Menurut AHY, komunikasi lintas fraksi dengan pimpinan DPR belum menghasilkan kesimpulan. Ketika ditanya soal peluang menjadi pengganti Gibran, ia menjawab normatif bahwa posisi wakil presiden harus mengikuti konstitusi.
Sementara itu, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN sudah tidak ada gunanya. Yusril menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara MA tersebut, sehingga tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan itu.
Yusril juga memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK dan akan mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resmi. Lebih jauh, ia menilai gugatan PTUN yang diajukan PT Mercy Toga Kirana berpotensi berhenti dengan sendirinya, karena objek gugatannya — surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran — akan hilang begitu putusan MA dieksekusi.
Sidang PTUN Dijadwalkan Kamis Pekan Ini
Di tengah penilaian Yusril itu, PTUN Jakarta justru sudah menjadwalkan sidang lanjutan gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Sidang perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT akan digelar pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB, dengan agenda replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat dari penggugat maupun tergugat.
Perkara ini bukan perkara baru. Penggugatnya, PT Mercy Toga Kirana, pernah keluar dari ruang sidang dan mengajukan pencabutan gugatan pada 29 Oktober 2026. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyebut pencabutan itu antara lain karena saksi-saksi tidak hadir sebanyak enam kali.
Jadwal sidang Kamis ini tampak bertentangan dengan penilaian Yusril bahwa gugatan tersebut berpotensi berhenti sendiri. Ketegangan ini belum terjawab hingga Selasa malam: sidang tetap terjadwal, sementara eksekusi putusan MA oleh Kemendikdasmen belum dilakukan.
Hingga Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, hasil rapat pimpinan DPR belum diumumkan, dan Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum menyampaikan pernyataan baru. Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan tetap bekerja seperti biasa. Yang kini ditunggu adalah sidang PTUN pada Kamis, hasil rapat pimpinan DPR, dan sikap resmi fraksi-fraksi soal HMP.
Comment