JAKARTA – Partai Golkar menegaskan proses hukum soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah final, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama mengambil keputusan. Di saat yang sama, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta saran Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran dihormati.
Bahlil menyampaikan sikap itu saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan perhatian kini beralih ke ranah politik, karena DPR tidak bisa berdiam diri setelah kedua lembaga peradilan tertinggi itu memutus perkara tersebut.
“Pada prinsipnya kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati,” ujar Bahlil.
Pernyataan dua petinggi Golkar itu muncul di hari yang sama ketika Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan memberi sejumlah saran kepada Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” lanjut Prasetyo.
Bahlil Belum Berkomunikasi dengan Gibran
Bahlil mengaku belum berbicara langsung dengan Gibran dan masih akan memastikan informasi selengkapnya sebelum menarik kesimpulan akhir. Ia menegaskan sikapnya itu berangkat dari penjelasan resmi Prasetyo soal pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi.
“Sehingga apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” ujar Bahlil.
“Belum, belum, belum,” jawab Bahlil ketika wartawan menanyakan apakah ia sudah berkomunikasi dengan Gibran.
Soal peluang kader Golkar menjadi pengganti bila Gibran resmi mengundurkan diri, Bahlil menolak berandai-andai. Ia menyerahkan hal itu kepada Presiden setelah mengecek langsung kepada Prabowo.
“Kita jangan berandai-andai. Kita serahkan dulu, kita cek dulu sama Bapak Presiden ya,” kata Bahlil.
Sikap Bahlil ini sejalan dengan pernyataannya sebelumnya pada Selasa sore, ketika ia menyebut Golkar menghormati apa pun saran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bedanya, wawancara di Istana kali ini merupakan respons langsungnya setelah Gibran buka suara dan mengungkapkan isi saran Prabowo kepadanya.
Doli: Proses Hukum Sudah Final
Doli, yang ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa sore, menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Doli, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa mengubah putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu.
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” ujar Doli.
MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. MA kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024, tidak sah.
Dengan selesainya proses hukum itu, kata Doli, perhatian beralih ke ranah politik, terutama langkah DPR menindaklanjuti kedua putusan tersebut. Menurut dia, DPR tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan.
Masa sidang DPR yang dimulai Selasa ini menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan. Doli menyebut komunikasi lintas fraksi soal HMP sudah berlangsung sejak masa reses, dan dengan dimulainya masa sidang, komunikasi itu dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Pernyataan Doli ini merupakan kelanjutan dari sikap Golkar yang disampaikannya sebelumnya pada Selasa sore, ketika ia menegaskan niat mundur Gibran tidak menghentikan proses HMP dan ada legislator Golkar yang ikut menandatangani usulan tersebut.
Margarito: Langkah ke PTUN Sia-sia
Penilaian senada datang dari pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Dalam acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (10/11/2026), Margarito menyebut langkah Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya lewat PTUN sebagai langkah yang keliru.
“Tapi jujur saja langkah ini keliru. Begini, di mana letak kelirunya. Di sini letak kelirunya,” ujar Margarito.
Menurut Margarito, kalaupun Gibran benar-benar memiliki dokumen yang disebut valid, hal itu tetap tidak akan mengubah putusan MA yang sudah terbit. Putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal demi hukum, dan pembatalan itu tidak dapat dipulihkan hanya melalui proses peradilan di PTUN.
“Kalaulah betul dia masih memiliki dokumen yang disebut valid itu, tetap saja tidak bisa mengubah putusan Mahkamah Agung yang sudah terbit,” kata Margarito.
Ia menjelaskan, dalam hukum administrasi negara, satu keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan antara lain karena ada kekhilafan materiil pada waktu keputusan itu diputuskan. Penjelasan itu menegaskan, menurut Margarito, pembuktian dokumen di PTUN tidak menyentuh putusan MA yang sudah membatalkan surat keterangan tersebut.
Gibran sendiri menyebut upaya ke PTUN merupakan saran Presiden Prabowo. Ia mengatakan Prabowo memintanya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
PK Masih Tanda Tanya, HMP Belum Bergerak
Di sinilah muncul ketegangan yang belum terjawab hingga Selasa malam. Di satu sisi, Gibran menyebut Prabowo menyarankan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA. Di sisi lain, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan justru akan mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resmi.
Yusril juga menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara MA tersebut, sehingga tidak dapat mengajukan PK atas putusan itu. Hingga Selasa malam, belum ada konfirmasi dari Kemendikdasmen maupun Istana soal rencana PK tersebut, sehingga nasib upaya hukum lanjutan Gibran masih menggantung.
Sementara itu, status HMP di DPR belum berubah. Jumlah penandatangan tetap berupa klaim sekitar 50 anggota dari enam fraksi, yang disampaikan satu sumber, tanpa daftar nama yang dipublikasikan. Hasil rapat pimpinan DPR belum diumumkan, dan pimpinan DPR sebelumnya menyatakan hanya menampung aspirasi serta belum membahas HMP.
Hingga Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, dan Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum menyampaikan pernyataan baru. Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan tetap bekerja seperti biasa. Yang kini ditunggu adalah sidang PTUN pada Kamis, 12 November 2026, hasil rapat pimpinan DPR, dan sikap resmi fraksi-fraksi soal HMP.
Comment