JAKARTA – Pemerintah serius mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari transisi energi nasional. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat memimpin Sidang Perdana Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
“PLTN masuk dalam RUPTL 2025-2034 dan akan mulai beroperasi pada 2030 atau 2032. Kita harus segera siapkan seluruh regulasinya, karena ini adalah proyek strategis nasional,” tegas Bahlil, 17 April 2025.
PLTN Jadi Prioritas Dalam RUPTL 2025–2034
Dalam sidang tersebut, Bahlil menyebut bahwa percepatan pembangunan PLTN menjadi salah satu agenda utama yang dibahas. PLTN tidak hanya menjadi sumber energi yang murah dan rendah emisi, tetapi juga solusi jangka panjang dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Pemerintah tengah memfinalisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit memasukkan proyek PLTN sebagai bagian dari bauran energi nasional.
Bahlil menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi publik terkait penggunaan energi nuklir. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam membangun PLTN bukan hanya soal teknologi, tetapi juga penerimaan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya bicara soal teknis dan infrastruktur. Edukasi publik tentang manfaat dan keamanan energi nuklir sangat penting,” tambahnya.
Cadangan Energi dan Kilang 1 Juta Barel
Selain PLTN, Sidang DEN juga membahas Cadangan Penyangga Energi (CPE) sebagai respons atas ketimpangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Saat ini, konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 580–610 ribu barel.
Presiden RI telah menginstruksikan pembangunan kilang minyak baru berkapasitas 1 juta barel per hari untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah akan membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk mengkaji kelayakan proyek ini.
Sidang strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan pemangku kepentingan nasional, antara lain: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kementerian Pendidikan Tinggi, Perhubungan, Keuangan, Perindustrian, dan Lingkungan Hidup, Anggota DEN non-pemerintah seperti Dina Nurul Fitria, Agus Puji Prasetyono, Musri, dan lainnya. (MS NNetwork
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
