JAKARTA – Pemerintah pusat resmi memasukkan Aspal Buton di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai bagian penting dalam agenda industrialisasi nasional.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kini mulai memperkuat regulasi penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa Aspal Buton bukan lagi hanya komoditas daerah, melainkan aset strategis nasional yang akan didorong menjadi kekuatan industri dalam negeri.
“Aspal Buton bukan hanya komoditas, tetapi merupakan aset nasional yang harus kita dukung menjadi kekuatan industri nasional,” tegas Roy Rizali Anwar dalam Rapat Koordinasi Nasional Aliansi Pengembang Aspal Buton (ASPABI) yang digelar di Hotel Ibis Styles BSD, Tangerang Selatan, pada 12–13 Mei 2026.
Pemerintah bahkan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penggunaan Asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan tahun 2026–2029.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan target agresif penggunaan Aspal Buton.
Untuk wilayah Jawa dan Bali, penggunaan Aspal Buton ditargetkan mencapai 100 persen pada 2027. Sementara wilayah lain diproyeksikan sebesar 35 persen.
Khusus Sulawesi, pemerintah pusat mendorong penggunaan Aspal Buton hingga 100 persen mengingat kawasan ini merupakan daerah penghasil utama komoditas aspal nasional.
Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menyusun draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang penggunaan Aspal Buton untuk memperkuat ekosistem industri dari hulu hingga hilir.
Di tengah dorongan besar pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton langsung bergerak cepat mengawal peluang hilirisasi agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah penghasil.
Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, menghadiri langsung rapat tersebut.
Dalam forum itu, Alvin melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian strategis, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, hingga Kementerian Perindustrian.
Menurut Alvin, hilirisasi Aspal Buton harus mampu menghadirkan investasi, industri pengolahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat Buton.
“Kami mendukung penuh penguatan penggunaan Aspal Buton secara nasional. Namun kami berharap agenda hilirisasi ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi daerah penghasil,” ujar Alvin.
Pemkab Buton memandang regulasi baru tersebut sebagai peluang besar untuk mempercepat kebangkitan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah pun berkomitmen mengawal roadmap hilirisasi agar Buton tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pusat pertumbuhan industri Aspal Buton nasional.
Jika agenda tersebut berjalan sesuai target, Aspal Buton diproyeksikan menjadi barometer kemandirian material infrastruktur Indonesia sekaligus motor baru pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment