KENDARI – Perlambatan industri nikel di berbagai wilayah Sulawesi mulai memicu pertanyaan terhadap keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional dan masyarakat lingkar tambang.
Di tengah kampanye besar hilirisasi dan nasionalisme sumber daya alam, aktivitas ekonomi warga di kawasan tambang justru dilaporkan melemah akibat turunnya produksi hingga ancaman PHK.
Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, mengatakan dampak perlambatan industri kini semakin terasa di tingkat masyarakat bawah. Pedagang kecil, sopir hauling, kontraktor lokal hingga pekerja tambang mulai dihantui ketidakpastian ekonomi.
“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya kalau industri melambat, kami harus makan apa?” ujar Ihwan, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena pemerintah selama ini gencar berbicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, dan hilirisasi industri.
Namun ketika perusahaan nasional berjuang mempertahankan operasional smelter di tengah tekanan global, dukungan negara dinilai belum berpihak sepenuhnya.
“Ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” katanya.
Di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, perlambatan industri smelter disebut mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios warga terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.
Situasi serupa juga terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ihwan menyebut ratusan masyarakat adat sempat turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti.
Tekanan industri nikel juga dirasakan di sejumlah wilayah lain di Sulawesi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dilaporkan menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Sementara di Kabaena, Bombana, Sulawesi Tenggara lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.
Ihwan juga menyoroti kebijakan pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel nasional melalui RKAB 2026 menjadi sekitar 260 juta hingga 270 juta ton, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton. Kebijakan itu disebut pemerintah sebagai langkah menjaga harga nikel global.
Namun menurutnya, dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat kawasan tambang harus menjadi perhatian serius.
“Di Jakarta mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.
Ia juga menilai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi pihak paling rentan menghadapi tekanan industri dibanding perusahaan asing yang memiliki dukungan modal global dan rantai pasok internasional.
Salah satu yang disorot adalah Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka yang disebut tetap berupaya bertahan di tengah dominasi modal asing di industri nikel nasional.
“Nasionalisme sejati bukan sekadar melarang ekspor bahan mentah. Nasionalisme sejati adalah memastikan anak bangsa tidak tumbang lebih dulu di rumahnya sendiri,” tegas Ihwan.
Ia mengingatkan, jika perusahaan nasional terus melemah sementara pemain asing tetap bertahan karena kekuatan modalnya, maka sejarah hilirisasi Indonesia akan meninggalkan ironi besar.
“Negara terlalu sibuk meneriakkan Merah Putih, tetapi gagal menjaga rakyat dan industri nasional yang benar-benar sedang memikulnya,” tutupnya. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment