KENDARI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) melalui Perwakilan Sulawesi Tenggara resmi melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tahun anggaran 2025.
Audit ini ditandai dengan entry meeting bersama Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP RI di Kantor Wali Kota Kendari, Kamis (21/8/2025).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses audit sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Audit ini akan memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Kendari,” ujar Siska.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Menurutnya, audit tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan kesempatan untuk memperbaiki sistem.
“Kita tidak boleh menunggu diminta. Semua harus disiapkan lebih dulu, bahkan jika belum diminta,” tegasnya.
Audit Jadi Momentum Perbaikan Sistem Tata Kelola
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menambahkan bahwa keberhasilan audit bergantung pada sinergi antara OPD dan tim auditor.
Ia menekankan agar audit tidak hanya dipahami sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim BPKP, Sarah Tabitha Djianzonie, menjelaskan bahwa audit ini bertujuan memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
“Kami mengapresiasi sambutan luar biasa dari Pemkot Kendari yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola yang baik,” ungkapnya.
Audit lapangan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2025, dengan fokus pada seluruh tahapan pengadaan—mulai dari perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan di lapangan.
Lintas OPD Dilibatkan dalam Audit
Adapun entry meeting tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Plh. Inspektur, serta para kepala OPD strategis, termasuk Dinas PUPR, Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Perikanan, DLHK, Perumahan, hingga Direktur RSUD Kota Kendari.
Keterlibatan lintas OPD ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mendukung audit menyeluruh yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Dengan audit menyeluruh dari BPKP, Pemkot Kendari menargetkan lahirnya rekomendasi konkret yang bisa menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
