KONAWE UTARA – Aksi unjuk rasa puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) terjadi di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Kamis (24/7/2025).
Dalam aksinya, mereka menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh PT Bumi Konawe Abadi (BKA) dan subkontraktornya, PT Makkuraga Tama Kreasindo (MTK).
Sejak pukul 09.00 WITA, sekitar 25 orang buruh menggelar aksi damai di Desa Puuwonggia. Massa melakukan orasi bergantian menggunakan satu mobil komando dan sepuluh sepeda motor, lengkap dengan pengeras suara. Aparat dari Polres Konawe Utara dikerahkan untuk mengawal dan menjaga ketertiban aksi.
Pelaksana Tugas Kabag Ops Polres Konut, Kompol Untung Subagio, menyatakan bahwa aparat akan terus memantau situasi pascaaksi untuk mencegah konflik lanjutan.
“Monitoring tetap dilakukan pasca kegiatan unras untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Tuntutan Buruh: UMK, Slip Gaji, dan PHK
Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan kepada PT BKA dan PT MTK, antara lain:
– Dugaan pelanggaran terhadap UMK Konawe Utara
– Ketidakhadiran slip gaji bagi karyawan
– Jam kerja yang tidak sesuai aturan
– Kurangnya perekrutan tenaga kerja lokal non-skill
– Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tiga karyawan
Sekitar pukul 09.54 WITA, massa bergerak menuju kantor PT BKA untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pihak perusahaan menerima kehadiran massa dan menggelar diskusi terbuka bersama perwakilan buruh dan instansi terkait.
Hadir dalam pertemuan tersebut HRD PT BKA Ansar, PJO PT MTK Andi Aco, PJO PT DS Irsan, serta Ketua Serikat Buruh Sultra Agus Rohi.
Dalam dialog itu, Ansar menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan semua kontraktor untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk penerapan UMK.
Sementara itu, perwakilan PT MTK, Andi Aco, berdalih bahwa sistem pengupahan yang digunakan adalah akumulatif dari gaji pokok, lembur, dan retase. Namun, buruh menilai perhitungan tersebut tidak transparan dan masih di bawah standar UMK.
Disnakertrans dan BPJS Akan Turun Tangan
Karena tidak puas dengan hasil diskusi, buruh meminta tindak lanjut dari pemerintah. Merespons hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan investigasi ke PT MTK dalam waktu dekat.
Investigasi ini akan difokuskan pada sistem pengupahan dan dugaan PHK yang dilakukan secara sepihak, tanpa prosedur yang sah sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Konawe Utara. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment