Politik
Beranda / Politik / PSI Bukan Oposisi, Dasco: Masih di Koalisi Pemerintah

PSI Bukan Oposisi, Dasco: Masih di Koalisi Pemerintah

Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Sumber: Wikimedia Commons

JAKARTA – Perdebatan mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir, setelah sejumlah pihak menilai partai itu tidak lagi menjadi bagian dari koalisi karena tidak memiliki kader di kabinet. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hingga kini belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi. Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Penilaian bahwa PSI bukan lagi koalisi pertama kali disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid pada Selasa, 17 November 2026. Ia menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi karena tidak ada kadernya yang duduk di Kabinet Merah Putih. Dugaan itu muncul setelah tiga pejabat pemerintah yang berasal dari PSI mengundurkan diri dari partai pada 9 November 2026.

Ketiga pejabat itu adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka. Ketiganya tetap menjalankan tugas di kabinet setelah keluar dari PSI. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan partainya menghargai keputusan mereka dan berharap ketiganya dapat lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan.

Dasco menanggapi dugaan itu dengan menegaskan belum ada pernyataan resmi dari pihak mana pun soal keluar dari koalisi. “Ya, sampai dengan saat ini belum ada statement, baik dari Presiden maupun dari partai-partai koalisi yang menyatakan mundur dari koalisi,” kata Dasco. Ia mengulangi penegasan itu ketika ditanya kembali mengenai posisi PSI. “Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi,” ujarnya.

Tiga Kader PSI Mundur dari Partai

Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ia menyebut pengunduran diri ketiga kader itu merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan posisi PSI di pemerintahan.

Sjafrie: Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI

“Itu keputusan personal mereka masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan posisi PSI di koalisi,” kata Grace. Ia menambahkan PSI tetap mendukung kebijakan Presiden Prabowo, terutama program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Grace juga menegaskan keanggotaan koalisi ditentukan melalui keputusan partai, bukan keputusan perorangan. “Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” ujarnya. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan hal senada dan menegaskan partainya tetap mendukung program Presiden Prabowo meski tidak lagi memiliki kader di kabinet.

PSI Tak Terlihat di Istana Bogor

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan tidak melihat perwakilan PSI dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026. Pertemuan itu membahas pengusulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. “Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka, pas break gitu ya, kita break rapat kabinet, sidang terbatas, enggak ada tuh PSI di situ,” kata Syahganda.

Syahganda menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ia menjelaskan pertemuan di Bogor digelar selepas sidang kabinet terbatas dan dilanjutkan selepas magrib bersama para ketua umum partai. Selain para ketua umum, sejumlah pengurus partai juga hadir, yaitu Fadli Zon, Eko Patrio, dan Sari Yuliati dari Partai Golkar. Syahganda mengaku belum mengetahui secara pasti posisi PSI di dalam koalisi saat ini.

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta para ketua umum partai menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran dalam waktu sepekan. Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada MPR dan kepada Presiden pada Kamis, 12 November 2026. MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026, dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut kemungkinan terbesar Presiden menyerahkan dua nama calon pada Rabu, 25 November 2026.

Rismon Tak Hadir, Sidang Ijazah Jokowi Diskors

Sebelumnya, Dasco menyatakan DPR belum mengambil sikap mengenai hak angket Gibran karena masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.

Jokowi: PSI Bukan Oposisi

Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi bertemu Ketua DPW PSI Jawa Barat Abang Ijo Hapidin pada Jumat, 20 November 2026. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan agar PSI tidak mengambil posisi sebagai oposisi dan tetap mendukung program pemerintah. Hapidin menyampaikan pesan itu seusai pertemuan di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo.

“Pesan Pak Jokowi, kami PSI bukan oposisi. Kami akan tetap mendukung dan mengawal program pemerintah pusat, program Bapak Presiden Prabowo,” kata Hapidin. Ia menegaskan PSI tetap bersama pemerintahan Prabowo. “Intinya kami PSI tetap bersama pemerintahan Prabowo,” tambahnya.

Hapidin mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari bawah yang menanyakan sikap PSI. Ia menegaskan akan mengikuti arahan Jokowi karena Jokowi merupakan patron PSI. “Karena apapun itu iya kan kami punya patron yang di mana bapak ini patron PSI. Jadi kami ikut arahan saja,” kata dia, seraya menambahkan aspirasi dari bawah meminta PSI tetap mendukung program pemerintah dan program Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo meski putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Jokowi menyebut dinamika politik merupakan hal yang lumrah dan berpesan kepada Gibran bahwa jabatan bersifat sementara. “Itu pasti ada dinamika politik, itu biasa, itu biasa jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara jabatan itu sementara,” ujar Jokowi pada 12 November 2026. Ia menambahkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo tetap berlanjut, terutama untuk program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Sidang Roy Suryo Hari Ini: Tiga Saksi Diperiksa

Jokowi: Pengabdian Tak Harus di Kabinet

Sehari sebelum pertemuan itu, Jokowi menanggapi mundurnya tiga kader PSI dari partai saat ditemui di kediamannya di Solo, Kamis, 19 November 2026. Ia membenarkan saat ini tidak ada lagi kader PSI di kabinet. “Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet, ya,” kata Jokowi.

Jokowi menilai pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di kabinet. “Ya, tugas-tugas pengabdian terhadap negara kan tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat, bisa lebih lincah,” ujarnya. Ia menyebut PSI kini fokus memperbaiki dan memperkuat struktur partai menjelang pemilihan umum 2029.

Ketika ditanya apakah PSI masih berkoalisi dengan pemerintah, Jokowi tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menegaskan fakta bahwa tidak ada lagi kader PSI di kabinet. Sikap itu berbeda dengan pernyataan Grace Natalie dan Dasco yang menegaskan PSI masih berada di dalam koalisi.

Sejumlah partai koalisi lain turut menanggapi perdebatan ini. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan keputusan mengenai status PSI kepada pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai wajar bila ada anggapan PSI bukan lagi koalisi, namun ia menegaskan belum ada pernyataan resmi PSI keluar dari koalisi.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSI maupun Presiden yang menyatakan partai itu keluar dari koalisi. Presiden disebut akan kembali mengumpulkan para ketua umum partai koalisi setelah kembali dari kunjungan luar negeri untuk melanjutkan pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *