JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Rabu, 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang paripurna itu akan sekaligus melantik dan mengesahkan calon wakil presiden terpilih dalam satu hari.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Rapat gabungan itu merupakan tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran yang diterima pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers seusai rapat gabungan. Ia menegaskan paripurna 2 Desember akan menjadi satu paket yang mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Surat ke Presiden Dikirim Hari Ini
Selain menetapkan jadwal paripurna, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Surat permintaan tersebut ditandatangani pimpinan MPR dan dikirim pada hari yang sama, Jumat (13/11/2026). Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih.
Muzani menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat untuk menyampaikan dua nama calon. Nama-nama itu harus dilengkapi dengan seluruh persyaratan yang berlaku bagi calon wakil presiden.
Sampai rapat gabungan selesai, belum ada satu pun nama calon yang diumumkan secara resmi. Nama-nama yang beredar di publik masih sebatas perbincangan dan bukan pengumuman resmi Presiden maupun MPR.
Dua Tim Beranggotakan 36 Orang
Rapat gabungan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD. Tim tersebut diketuai oleh pimpinan MPR dan bertugas memeriksa kelengkapan serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang. Tim ad hoc terdiri atas perwakilan seluruh fraksi di MPR dan kelompok DPD serta diketuai oleh tiga wakil ketua MPR.
Tim ad hoc bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR yang akan menjadi dasar pengesahan wakil presiden terpilih. Pembentukan kedua tim itu merupakan bagian dari persiapan agar seluruh tahapan pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Jumlah 36 orang pada masing-masing tim setara dengan lima persen dari seluruh anggota MPR. Komposisi itu dirancang agar seluruh fraksi dan kelompok DPD terwakili dalam proses verifikasi dan penyusunan ketetapan.
Batas 60 Hari hingga 10 Januari
Pengisian jabatan wakil presiden ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak jabatan wakil presiden lowong.
Muzani menjelaskan batas 60 hari itu dihitung sejak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran, sehingga jatuh pada 10 Januari 2027. Jadwal paripurna 2 Desember berada jauh di dalam batas waktu tersebut, yakni 20 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Pemerintah sebelumnya menargetkan seluruh proses pengisian jabatan rampung sebelum akhir Desember 2026. Jadwal 2 Desember membuat target itu tetap terjaga, dengan sisa waktu sekitar satu bulan dari paripurna hingga pergantian tahun.
Keputusan rapat gabungan ini sekaligus menggantikan target awal yang sempat disebut, yakni pelantikan pada 16 November 2026. Target itu disampaikan sebelum rapat gabungan, ketika tanggal paripurna belum diputuskan.
Gibran Wapres Kedua yang Mengundurkan Diri
Gibran menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ia menjadi wakil presiden kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan pengunduran diri atas permintaan sendiri tanpa menyebutkan alasan. Sejak surat itu diterima, kursi wakil presiden resmi kosong dan proses pengisian pengganti berjalan sesuai mekanisme konstitusional.
Pada Kamis malam, Gibran menyampaikan pernyataan melalui video bahwa keputusannya bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Ia juga menegaskan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.
Muzani berharap seluruh rangkaian proses pengisian jabatan wakil presiden dapat berlangsung lancar. Ia meminta doa dan dukungan masyarakat agar agenda konstitusional tersebut terlaksana dengan baik.
“Kami berharap semua hajat yang akan diselenggarakan bisa berjalan lancar. Maka, kami meminta doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Muzani.
Pimpinan MPR menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, pandangan, dan pemikiran masyarakat terhadap proses pengisian jabatan ini. Perhatian publik dinilai begitu besar karena persoalan ini menyangkut masa depan kepemimpinan nasional.
Komentar