KENDARI – Ratusan kader dan simpatisan Partai NasDem Sulawesi Tenggara menggeruduk Kantor DPRD Sultra di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada Senin, 16 November 2026. Mereka menuntut kejelasan proses pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala yang sudah dipecat dari keanggotaan partai.
Setelah berdialog selama beberapa jam, disepakati surat usulan PAW tersebut resmi diserahkan ke Kantor KPU Provinsi Sultra dan Kantor Gubernur Sultra. Kesepakatan itu menjadi hasil utama aksi hari itu, meski proses PAW sendiri belum selesai dan masih harus melewati verifikasi serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
Tahir Naik ke Meja, Ultimatum Sekwan
Aksi dipimpin Sekretaris DPW NasDem Sultra Tahir Lakimi, dengan Ali Sabarno sebagai penanggung jawab aksi. Massa yang membawa mobil pengeras suara menerobos barikade Satuan Polisi Pamong Praja di pintu gerbang utama gedung DPRD, dan situasi sempat memanas sebelum dialog dimulai.
Di dalam gedung, Tahir naik ke atas meja dan melayangkan ultimatum kepada Sekretaris DPRD Sultra La Ode Butolo agar segera memproses PAW Tariala. ‘Satu tahun sudah NasDem bersabar, Sekwan kalau ada yang kau andalkan, bahwa ada orang kuat, ada orang jago di Sulawesi Tenggara, panggil sini lawan NasDem,’ kata Tahir.
Tahir menyatakan partainya sudah melengkapi seluruh dokumen administrasi dan sudah bersurat berkali-kali, tetapi belum ada kejelasan dari Sekretariat DPRD Sultra. ‘Kami sudah bawa surat dua, SK pemberhentian dan pergantian, tapi di sini masih diam,’ ujar Tahir. Ia menyebut sedikitnya tujuh dokumen administrasi sudah disiapkan, dengan perjalanan berulang antara Sultra dan Jakarta.
SK Pemecatan dan Usulan PAW
Dasar desakan NasDem adalah dua surat keputusan DPP Partai NasDem. SK Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 mencabut kartu tanda anggota sekaligus memecat La Ode Tariala sebagai kader NasDem. SK Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 memuat usulan pergantian antarwaktu.
Alasan pemecatan, menurut Wakil Ketua DPW NasDem Sultra Muttaqin Siddiq, adalah Tariala dianggap membangkang terhadap keputusan partai. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Tahir menyerahkan dua surat itu kepada pimpinan DPRD Sultra dan ditemui Wakil Ketua I DPRD Sultra Frebi Rifai serta Sekretaris DPRD La Ode Butolo.
NasDem mengusulkan Albert sebagai pengganti Tariala sebagai anggota DPRD Sultra melalui PAW, berdasarkan perolehan suara Pemilu 2024. Adapun Sudarmanto Saeka diusulkan untuk kursi Ketua DPRD, peran yang berbeda dari kursi anggota dewan. Usulan pergantian pimpinan DPRD Sultra sendiri sudah bergulir sejak akhir 2025, dan pernyataan Tahir soal ‘satu tahun’ merujuk pada proses pergantian pimpinan secara keseluruhan, bukan pada surat keputusan Oktober 2026.
Kuasa Hukum Tariala Ajukan Keberatan
Di sisi lain, kuasa hukum Tariala, Ilyas, menilai kedua surat keputusan itu diterbitkan tanpa pemanggilan, konfirmasi, atau kesempatan klarifikasi bagi kliennya. Ia menyatakan alasan pembangkangan tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh DPP maupun DPW NasDem.
Pada 30 Oktober 2026, pihak Tariala melayangkan surat keberatan ke Mahkamah Partai NasDem, dengan tembusan ke DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan KPU Sultra. Ilyas merujuk Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur penyelesaian sengketa internal partai paling lama 60 hari.
Ilyas juga mempersoalkan Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 yang menyatakan tidak ada sengketa terkait kedua surat keputusan itu, padahal berkas keberatan resmi didaftarkan tiga hari setelahnya. Ia mendesak DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait tidak terburu-buru mengambil keputusan administratif sebelum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
DPRD Belum Berkomentar, PAW Masih Berjalan
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Sultra terkait tuntutan massa maupun alasan belum ditindaklanjutinya usulan pergantian antarwaktu tersebut. Sekretaris DPRD Sultra juga belum menyampaikan tanggapan yang dikutip dalam pemberitaan.
Tahir menyoroti Tariala yang sudah dipecat dari partai tetapi masih memimpin rapat Badan Anggaran. ‘Periksa Tariala, orang dipecat dari partai politik malah masih pimpin rapat Banggar,’ kata Tahir. Pemecatan dari partai politik memang tidak otomatis membuat seorang anggota DPRD kehilangan kursinya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 139 ayat (2) huruf h menyebut pemberhentian dari keanggotaan partai politik sebagai salah satu alasan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD provinsi, dengan mekanisme teknis yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Prosedur formal, termasuk rapat paripurna dengan kuorum yang disyaratkan, tetap harus dilalui.
Penyerahan surat usulan PAW ke KPU Sultra dan Gubernur Sultra menjadi langkah administratif berikutnya. Prosesnya masih berlanjut, termasuk verifikasi dokumen oleh KPU dan penyelesaian keberatan yang diajukan pihak Tariala ke Mahkamah Partai.

Komentar