News
Beranda / News / Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat, Langsung Ajukan Banding

Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat, Langsung Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sumber: detikcom (Dok. POLRI TV)

JAKARTA – Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan itu dibacakan dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), dan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Eko menjadi perwira tinggi kedua yang dipecat dalam perkara ini setelah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution sepekan sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan majelis menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etik tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Polri. “Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo seusai sidang.

Permufakatan Akses Ilegal Terbukti

Majelis menyatakan Eko terbukti melakukan permufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan memakai akses dan perangkat teknologi milik Polri. Perbuatan itu dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, saat Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun Pelaksana Tugas Kabagmon Monitoring dan Pengendalian Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pelanggaran yang diperiksa mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal melalui fasilitas di lingkungan Bagmon Robinopsnal.

Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Sidang dipimpin Komisaris Jenderal Hendro Pandowo sebagai ketua, dengan Inspektur Jenderal Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Inspektur Jenderal Untung Widiatmoko, Inspektur Jenderal Arie Ardian Rishadi, dan Inspektur Jenderal Toni Ariadi Efendi.

Sembilan Saksi dan Permintaan Maaf

Selama persidangan, pihak Eko menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas izin ketua komisi dan permintaan Eko. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau jalannya persidangan untuk memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan dan pembelaan. Anggota Kompolnas Choirul Anam menilai sidang telah menguraikan rangkaian peristiwa, alur kewenangan, dan fakta terkait dugaan pelanggaran secara mendalam.

Argentina Pesta 7-0 atas Kosta Rika di Era Tanpa Messi

Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf di hadapan majelis sebelum putusan dibacakan. “Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam seusai mengikuti persidangan. Anam menambahkan mekanisme persidangan sudah berjalan sesuai aturan. “Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya dan Kompolnas menganggap kredibilitas mekanisme yang diselenggarakan tetap terjaga,” ujarnya.

Eko hadir di ruang sidang mengenakan seragam dinas Polri dengan dua bintang di pundak. Usai putusan dibacakan, ia keluar dari Gedung Divpropam mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan sebagian wajah tertutup masker hitam, lalu dikawal personel Brimob dan Propam menuju mobil tahanan untuk kembali ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Banding, Putusan Belum Final

Meski menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, Eko langsung menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut. “Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding sesuai mekanisme Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Banding itu membuat pemecatan Eko belum berkekuatan final, dan komisi banding akan menentukan apakah PTDH dipertahankan atau dianulir.

Langkah serupa sebelumnya ditempuh Ahrie Sonta setelah dijatuhi PTDH pada Selasa (10/11/2026) dalam sidang yang berlangsung lebih dari 11 jam. Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim untuk mengakses perangkat teknologi kepolisian guna melakukan penyadapan secara tidak profesional dan melanggar prosedur. Trunoyudo menegaskan penegakan kode etik dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. “Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya.

Sidang Listyo Sigit Pekan Depan

Setelah Eko dan Ahrie, Polri menyiapkan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Tanggal pasti dan susunan majelis belum diumumkan, dan mekanisme persidangan akan mengacu pada Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Ketentuan itu mengatur anggota komisi dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan terduga pelanggar, sehingga menjadi perhatian karena Listyo berpangkat jenderal bintang empat. Trunoyudo belum memastikan siapa yang akan memimpin persidangan tersebut.

Pulisic Salto, AS Menang 2-0 di Laga Terakhir Pochettino

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain Listyo dan Ahrie, penyidik juga menetapkan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Dugaan penyadapan dilaporkan berlangsung sejak 2025 dan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Tiga tersangka saat ini ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan pascastroke. Kondisi itu pula yang membuat sidang etik terhadap Slamet belum dapat dilaksanakan. Listyo sebelumnya diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).

Dalam penyidikan pidana, para tersangka dijerat pasal berlapis sesuai peran masing-masing, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Pasal lain yang diterapkan adalah Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana.

Secara terpisah, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan dugaan pemufakatan jahat dalam perkara ini. Dugaan makar itu masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan penyidik masih memeriksa saksi dan menganalisis perangkat elektronik yang diamankan. Penanganan pidana kasus penyadapan sendiri masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan sejumlah saksi dalam sidang etik juga merupakan saksi yang telah diperiksa dalam penyidikan pidana.

Rismon Tak Hadir, Sidang Ijazah Jokowi Diskors

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *