JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan dugaan modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Perkara yang melibatkan empat perwira tinggi Polri itu diduga berjalan sejak 2025 hingga 2026, dari perintah penyadapan sampai penghapusan data hasil sadapan.
Rapat kerja yang dimulai pukul 08.30 WIB itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Forum tersebut digelar untuk mendalami fakta hukum di balik dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang kini disidik Bareskrim Polri. Paparan Kapolri ditayangkan secara langsung lewat kanal video DPR.
Lima Tahapan Modus Operandi
Tahap pertama adalah perintah penyadapan. Instruksi itu diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi, lalu kepada Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta. Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup pesan instan, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua adalah provisioning, yakni pemasukan nomor telepon target ke dalam sistem. Tim Technical Supporting Unit diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem Lawful Interception Management System tanpa proses verifikasi maupun penyaringan mengenai keterkaitannya dengan perkara hukum yang sah.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PenLink X, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam lembar transkripsi untuk dilaporkan ke atas.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan kepada pengguna akhir. Hasil transkripsi dan rekaman dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Kepala Bagian Monitoring, lalu ke Slamet Uliandi, hingga bermuara pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, seluruh data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System dan PenLink X diduga dihapus oleh tim Technical Supporting Unit atas perintah langsung dari Ahrie Sonta untuk menghilangkan jejak digital.
Penghapusan itu berkaitan dengan perintah lain pada Oktober 2026, yakni pembubaran grup pesan instan yang selama ini dipakai menyampaikan instruksi penyadapan. Perintah pembubaran dan penghapusan tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, yang kemudian membawa kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Kasus itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Dua Jalur dan Empat Penyimpangan
Dalam paparannya, Suyudi menjelaskan terdapat dua jalur pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri, yakni jalur resmi dan jalur atensi. Jalur resmi dijalankan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dan SOP Bareskrim 2009, lengkap dengan surat permohonan penyidik dan penetapan pengadilan.
Berbeda dengan jalur resmi, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Penyidik menemukan empat penyimpangan serius dalam perkara ini: perintah tanpa permohonan penyidik, pemasukan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi di hadapan Komisi III DPR.
Dugaan peristiwa tindak pidana itu bertempat di wilayah Jakarta Selatan. Perkara ini mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, dengan empat tersangka yang telah ditetapkan Bareskrim Polri.
Sasaran Luas hingga KPK dan Kejaksaan
Suyudi mengungkapkan sasaran dugaan penyadapan itu tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Jangkauan target operasi tanpa dasar hukum tersebut diduga menyentuh berbagai elemen penting negara maupun kelompok masyarakat sipil.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” ujar Suyudi.
Penyidik juga menguraikan konstruksi peran masing-masing dari keempat tersangka. Listyo Sigit Prabowo diduga berperan sebagai pemberi perintah utama sekaligus penentu target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi perpesanan. Slamet Uliandi diduga bertindak sebagai pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan di lapangan, sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian dan analisis kepada Listyo Sigit Prabowo.
Eko Hadi dan Ahrie Sonta diduga menjadi penghubung perintah itu ke tim operator. Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga menerima instruksi dari Listyo Sigit Prabowo dan meneruskannya kepada tim operator untuk mengeksekusi penyadapan tanpa prosedur penyidikan yang sah.
Desakan Pasal Makar dan Barang Bukti
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak jajaran Polri menerapkan persangkaan pasal makar dalam mengusut kasus tersebut. Ia menilai perbuatan yang diduga melibatkan oknum perwira tinggi itu bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan berat.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja itu.
Penyidik telah menerbitkan laporan polisi baru yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini. Anggota Komisi III Ahmad Sahroni juga mendesak Kapolri membatalkan seluruh Kenaikan Pangkat Luar Biasa anggota Polri periode 2025-2026 di era kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Untuk mengusut perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Suyudi menegaskan seluruh dugaan peran para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum. “Seluruh dugaan peran masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah,” tegasnya. Keempat tersangka tetap berstatus tersangka, dan proses penyidikan berjalan sambil menunggu putusan pengadilan.
Comment