JAKARTA – Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memeriksa dua saksi pada Senin (16/11/2026) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020. Pemeriksaan itu menjadi perkembangan terbaru dari penyidikan yang dalam sepekan sebelumnya telah memeriksa 26 saksi.
Dua saksi yang diperiksa adalah ARL dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kendari dan AB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang menyeret PT CNI beserta lima orang tersangka.
Dua Saksi Diperiksa Senin
Pemeriksaan dua saksi pada 16 November 2026 menambah panjang daftar saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara PT CNI. Dalam lima hari sebelumnya, 9 hingga 13 November 2026, penyidik memeriksa 26 saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, PT CNI, Sucofindo, dan sebuah badan usaha milik negara.
Rincian pemeriksaan itu adalah lima saksi pada 9 November, lima saksi pada 10 November, delapan saksi pada 11 November, lima saksi pada 12 November, dan tiga saksi pada 13 November. Seluruh 26 saksi tersebut diperiksa dalam perkara PT CNI. Di luar itu, penyidik juga memeriksa tiga saksi dalam perkara terpisah tahun 2013 hingga 2025 yang menyeret PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.
Perkara PT CNI dan PT BSJ
Perkara PT CNI telah menetapkan enam tersangka, yakni PT CNI sebagai tersangka korporasi serta lima orang. Kelima orang itu adalah DS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI, BS selaku direktur pembinaan pengusahaan mineral, MRI selaku kepala bidang mineral dan batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara, NRH selaku kepala unit Sucofindo Kendari, dan MTP selaku sekretaris jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. DS ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026.
Kerugian negara dalam perkara PT CNI mencapai 401.653.737.469,69 rupiah menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penyidik mencatat sudah ada pengembalian kerugian negara kurang lebih 401 miliar rupiah, ditambah uang sitaan 120.400 dolar Amerika Serikat dan 6.219.700.000 rupiah, serta pengembalian uang suap dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara dan Sucofindo.
Modus yang didugakan antara lain ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban pasar dalam negeri, penerbitan dokumen uji kadar nikel yang tidak sebenarnya, penerbitan rekomendasi izin ekspor padahal perusahaan belum memiliki rencana kerja dan anggaran biaya, serta pemberian uang kepada penyelenggara negara. PT Bumi Sentosa Jaya ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 6 November 2026 karena diduga menambang nikel secara ilegal meski izin usaha pertambangannya telah berakhir.
Arif Kurniawan yang disebut sebagai pihak yang diduga memperoleh manfaat dari enam perusahaan dalam penelusuran penyidik masih berstatus saksi, bukan tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar menyatakan yang bersangkutan berada di luar negeri dan penyidik telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya. Penyidik telah memeriksa 38 saksi dalam perkara tahun 2013 hingga 2025.
Desakan LIRA dan Laporan JATI
Pada hari yang sama dengan pemeriksaan dua saksi, Lumbung Informasi Rakyat Kabupaten Muna Barat mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Muna Barat La Ode Darwin dalam perkara nikel terkait Arif Kurniawan. Desakan itu disampaikan Bupati LIRA Muna Barat Dedy Walengke pada Senin (16/11/2026).
Dedy meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam dan memeriksa rekam jejak serta hubungan Darwin dengan PT AMI dan PT AMID, dua perusahaan yang masuk dalam penelusuran penyidik Kejaksaan Agung. Ia juga meminta penelusuran terhadap riwayat direksi, kewenangan pengambilan keputusan, transaksi, dan aliran keuntungan kedua perusahaan tersebut.
La Ode Darwin pernah menjabat direktur utama PT Arga Morini Indah pada 2019 hingga 2023 dan direktur utama PT Arga Morini Indotama pada 2019 hingga 2025. Ia dihapus dari direksi setelah maju dalam pemilihan kepala daerah Muna Barat 2024. Enam perusahaan yang masuk penelusuran penyidik adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Pada hari yang sama, Jaringan Aktivis Indonesia menggelar aksi jilid II di depan Gedung Kejaksaan Agung dan resmi melaporkan La Ode Darwin terkait dugaan keterlibatan dalam tata kelola nikel dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan itu diterima melalui Pos Pelayanan Hukum dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dengan nomor pengaduan 001/B/JATI/XI/2026. Jenderal Lapangan Jaringan Aktivis Indonesia Alwin Hidayat meminta Kejaksaan Agung melakukan pendalaman secara menyeluruh, terutama terkait struktur perusahaan, aktivitas pertambangan, dan kemungkinan aliran dana.
Tanggapan yang Belum Ada
Hingga artikel ini disusun, belum ada tanggapan terbaru dari La Ode Darwin atas desakan LIRA maupun laporan Jaringan Aktivis Indonesia pada 16 November 2026. Belum ada pula pernyataan resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atas desakan tersebut. Satu-satunya pernyataan Darwin yang terdokumentasi adalah dari 12 November 2026, ketika ia menyatakan sudah tidak berada di perusahaan itu sejak 2023 dan menyebut hal tersebut sebagai urusan manajemen.
Penggeledahan dalam perkara ini sebelumnya dilakukan pada 5 November 2026 di enam lokasi di Jakarta dan menemukan uang 11,2 miliar rupiah serta 595 juta rupiah, ditambah telepon genggam, laptop, dan kamera pengawas. Pada 10 November 2026, penyidik menggeledah enam lokasi lain, termasuk lokasi PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
La Ode Darwin hingga kini belum berstatus tersangka dan belum diperiksa dalam perkara ini. Yang ada baru desakan dan laporan dari lembaga masyarakat yang meminta penyidik memeriksa keterlibatannya. Asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada penetapan resmi dari penyidik.

Komentar