Politik
Beranda / Politik / Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR

Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR

Sohibul Iman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR
Mohamad Sohibul Iman (kanan) mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MPR di hadapan Ketua MPR Ahmad Muzani, Senin, 16 November 2026. Sumber: mpr.go.id

JAKARTA – Mohamad Sohibul Iman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sisa masa jabatan 2024-2029, Senin, 16 November 2026. Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan pengucapan sumpah yang dipimpin langsung Ketua MPR Ahmad Muzani. Sohibul menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Penetapan Sohibul sebagai Wakil Ketua MPR tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026 yang ditandatangani Ahmad Muzani di Jakarta pada 16 November 2026. Keputusan itu dibacakan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum MPR Agus Subagyo sebelum pengucapan sumpah. Dalam prosesi tersebut, Sohibul mengucapkan sumpah jabatan dengan memegang Al-Qur’an, lalu menandatangani berita acara di hadapan pimpinan MPR.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata Sohibul saat mengucapkan sumpah. Ia juga berjanji menegakkan kehidupan demokrasi, berbakti kepada bangsa dan negara, serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakilinya.

Menggantikan Hidayat Nur Wahid

Surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid diterima resmi dalam Rapat Pimpinan MPR pada Selasa malam, 10 November 2026. Pengunduran diri itu diumumkan Ahmad Muzani melalui akun media sosialnya. Hidayat menjabat Wakil Ketua MPR selama dua periode dan sebelumnya pernah menjadi Ketua MPR periode 2004-2009.

Hidayat mengaku sudah meminta berhenti pada 2019 dan 2024, tetapi partai tetap menugaskannya. Ia membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik seputar Gibran Rakabuming Raka. “Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat.

Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra, Dasco Mengerucut

Partai Keadilan Sejahtera menunjuk Sohibul sebagai pengganti Hidayat, dan penunjukan itu diumumkan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid pada Selasa, 10 November 2026. Jadwal pelantikan pada 16 November diumumkan Ahmad Muzani pada Kamis, 12 November 2026. “Nama untuk pengganti sudah ada. Insya Allah akan dilantik pada Senin, tanggal 16,” kata Muzani.

Sejumlah pimpinan MPR hadir dalam pelantikan itu, antara lain para Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar. Hadir pula pimpinan fraksi dan kelompok DPD, anggota MPR Fraksi PKS, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR Heri Herawan beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR.

Ketua Majelis Syura PKS

Sohibul lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 5 Oktober 1965. Ia menjabat Ketua Majelis Syura PKS periode 2025-2030, posisi tertinggi di partai itu, setelah ditetapkan melalui pemungutan suara elektronik internal partai pada Sabtu, 31 Mei 2025, menggantikan Salim Segaf Al-Jufri.

Sohibul merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Di DPR, ia duduk sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Sebelum memimpin Majelis Syura, Sohibul pernah menjadi Presiden PKS periode 2015-2020 dan Wakil Ketua DPR periode 2013-2014. Ia menjadi anggota DPR sejak Pemilu 2009 dan pernah duduk di Komisi XI, VII, dan VI.

MPR Tetapkan 2 Desember Pilih Wapres Pengganti Gibran

Sohibul menempuh pendidikan tinggi di Jepang, yakni sarjana di Universitas Waseda pada 1992, magister teknik di Universitas Takushoku pada 1994, dan doktor di Japan Advanced Institute of Science and Technology pada 2004. Ia pernah menjadi penyiar Radio Jepang NHK pada 1992-1994, peneliti di Bakosurtanal dan BPPT, serta Rektor Universitas Paramadina pada 2005-2007.

Dua Usulan Kelembagaan

Seusai dilantik, Sohibul menyampaikan dua usulan pembenahan kelembagaan yang akan ia perjuangkan di pimpinan MPR. Usulan pertama adalah undang-undang khusus tentang MPR yang terpisah dari Undang-Undang MD3. “Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR,” kata Sohibul.

Usulan kedua adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR, lembaga penegak etik yang hingga kini belum dimiliki MPR. “Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya,” kata Sohibul. Ia menambahkan akan berusaha memperjuangkan usulan itu di pimpinan MPR ke depan.

Kedua usulan itu sebelumnya disampaikan Hidayat Nur Wahid dan sempat didiskusikan keduanya pada pagi hari sebelum pelantikan. Sebagai perbandingan, DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan dan DPD memiliki Badan Kehormatan, sementara MPR belum memiliki lembaga sejenis.

Verifikasi Calon Wakil Presiden

Sohibul juga terlibat dalam proses verifikasi calon wakil presiden pengganti. MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai Lestari Moerdijat serta tim ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto. Sohibul menjadi anggota tim verifikasi, bersama Johan Rosihan, Tifatul Sembiring, dan Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS.

Rapat Gabungan MPR Tentukan Jadwal Pilih Wapres

“MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” kata Sohibul. Ia menambahkan, MPR belajar dari persoalan yang terjadi sebelumnya sehingga verifikasi riwayat pendidikan calon menjadi fokus utama.

Verifikasi itu berkaitan dengan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 11 November 2026. Pencabutan itu merupakan pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada 12 November 2026.

Partai-partai koalisi sebelumnya sepakat calon wakil presiden pengganti berasal dari Gerindra, dan PKS menyatakan tidak mengusulkan nama serta menghormati partai pengusung Prabowo Subianto. Keputusan akhir mengenai nama calon berada di tangan Presiden.

MPR telah menetapkan rapat paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026. Presiden diminta mengajukan dua nama calon, dan MPR akan memilih satu di antaranya dalam rapat paripurna tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *