Lingkungan
Beranda / Lingkungan / Kemenhut: Pindah Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana

Kemenhut: Pindah Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana

Badak Jawa induk Desy bersama anaknya terekam camera trap di Taman Nasional Ujung Kulon
Anak badak Jawa bersama induknya, Desy, terekam camera trap di Taman Nasional Ujung Kulon, 10 Oktober 2026. Sumber: Kementerian Kehutanan/Balai TN Ujung Kulon

JAKARTA – Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas wacana. Kementerian Kehutanan menegaskan belum ada keputusan resmi, belum ada rencana pelaksanaan, dan belum ada jadwal, meskipun gagasan itu sudah memicu penolakan luas.

Gagasan pemindahan disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Hashim beralasan seluruh populasi badak Jawa terkonsentrasi di satu kawasan sehingga rentan punah bila terjadi gempa, tsunami, atau erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kementerian Kehutanan merespons dengan penegasan bahwa Alas Purwo baru sebatas calon lokasi yang dinilai potensial untuk dikaji. Penyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi.

Gagasan Hashim di COP31

Hashim menyampaikan kekhawatiran soal ancaman bencana terhadap satu-satunya populasi badak Jawa di dunia. Ia berkata, karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam.

Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo.

BMKG: 10 Provinsi Siaga Hujan Lebat, Aceh Paling Rawan

Ia menjelaskan Alas Purwo berada di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali. Hashim juga menyebut skema pendanaan melalui Tropical Forest Forever Facility, dengan kemungkinan lembaga internasional dan para donatur membiayai pembangunan tempat baru di Alas Purwo.

Hashim berkata, nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo.

Gagasan habitat kedua sebenarnya bukan hal baru. Kementerian Kehutanan menyebut gagasan itu sudah berkembang sejak dekade 1980-an, dengan tujuan mengurangi kerentanan akibat terkonsentrasinya populasi pada satu kawasan, termasuk terhadap risiko bencana alam, penyakit, dan gangguan habitat.

Kemenhut: Alas Purwo Belum Tentu Layak

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan rencana pemindahan masih sebatas wacana. Ia berkata, Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak Jawa.

Ristianto menambahkan, karena itu, penyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi. Pemerintah belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan, termasuk komposisi jantan dan betina.

Banjir Bandang Gayo Lues, 115 Rumah Rusak dan 5 Hanyut

Dalam pernyataan melalui akun resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada Minggu, 15 November 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa.

Kajian itu mencakup ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, dan ruang jelajah sesuai kebutuhan biologis badak Jawa. Kajian juga harus mempertimbangkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa lain, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, dan dampak terhadap keseimbangan ekosistem.

Penolakan dari Pandeglang hingga DPR

Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menolak rencana pemindahan itu. Ia berkata, kalau badak Jawa dipindahkan, secara otomatis ikon dan kebanggaan Kabupaten Pandeglang ikut hilang. Ia juga meminta rencana tersebut dikaji ulang secara komprehensif dan profesional.

Iing menyoroti kematian badak bernama Musofa setelah translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area pada November 2025 sebagai peringatan risiko. Musofa masuk perangkap pada 3 November 2025, tiba di kawasan konservasi itu dua hari kemudian, dan mati pada 7 November 2025.

Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Ardi Andono menjelaskan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai standar konservasi internasional, dengan simulasi, penilaian etik, serta kesiapan logistik dan pengamanan. Nekropsi oleh tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menemukan penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, infeksi parasit yang signifikan, serta degenerasi jaringan, yang sudah diderita sebelum pemindahan.

Cagar Biosfer Wakatobi Jadi Model Ekonomi Biru Indonesia

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dari Partai Kebangkitan Bangsa juga menolak rencana itu pada Senin, 16 November 2026. Ia berkata, secara konservasi dan keberlangsungan habitat badak Jawa, banyak yang menolak tegas rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87 sampai 100 ekor, sedangkan IUCN mengategorikannya sangat terancam punah.

Daniel menilai publik belum melihat kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang dibuka secara ilmiah dan transparan. Ia juga menyebut di Alas Purwo belum pernah ditemukan jejak badak bercula satu, dan kawasan itu relatif kering serta panas dibandingkan Ujung Kulon yang lembap dan teduh.

Penolakan juga datang dari WALHI, WWF-Indonesia, masyarakat adat Baduy, dan kepala desa di sekitar Ujung Kulon. Pengampanye hutan dan kebun WALHI Umi Marufah berkata, wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo bukanlah hal sepele dan harus dikaji secara sangat hati-hati.

Populasi yang Diperdebatkan

Jumlah populasi badak Jawa sendiri masih diperdebatkan antarlembaga. Kementerian Kehutanan dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyebut populasi 87 hingga 100 ekor, berdasarkan metode Model Spatial Count dari deteksi kehadiran badak. Yayasan Badak Indonesia menyebut sekitar 80 hingga 100 ekor per 22 September 2026.

Namun, Kelompok Spesialis Badak Asia dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam memperbarui estimasi pada Februari 2026 menjadi di bawah 50 individu. Selisih ini sangat besar dan menunjukkan perbedaan metode pendataan antarlembaga, sehingga tidak satu pun angka boleh dipakai sendirian tanpa menyebut perbandingan ini.

Badak Jawa berstatus sangat terancam punah dalam Daftar Merah IUCN dan tercantum dalam Apendiks I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah. Dahulu badak Jawa tersebar di sebagian besar Asia Tenggara, dari Assam di India, Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Vietnam, tetapi kini hanya tersisa satu populasi liar di dunia, seluruhnya di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ancaman terhadap populasi ini antara lain perkawinan sedarah yang mencapai 58,5 persen, perburuan liar, invasi tumbuhan langkap yang merusak habitat, serta bencana alam. Analisis kelangsungan populasi memperingatkan potensi kepunahan dalam kurang dari 50 tahun tanpa intervensi.

Program translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area, kawasan konservasi seluas sekitar 5.100 hektare di dalam Taman Nasional Ujung Kulon, menargetkan pembentukan populasi kedua pada 2029. Program ini berbeda dari usulan Alas Purwo dan tidak boleh disamakan.

Kabar terbaru dari lapangan adalah anak badak kelima dari induk bernama Desy yang terekam kamera jebakan pada 10 Oktober 2026 pukul 21.35 WIB. Induk dan anak terpantau dalam kondisi baik, dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyebut populasi kini lebih dari 90 ekor, tertinggi yang tercatat.

Dugaan bahwa rencana pemindahan berkaitan dengan tambang emas ramai di media sosial, tetapi belum terkonfirmasi dan masih perlu investigasi menurut WALHI. Tambang Cibaliung yang disebut-sebut berada di luar kawasan taman nasional, dan pertambangan dilarang undang-undang di kawasan konservasi. Hashim menegaskan ide relokasi murni mitigasi bencana, bukan kepentingan ekstraktif.

Yang pasti untuk saat ini, tidak ada jadwal resmi pemindahan ke Alas Purwo. Kementerian Kehutanan menegaskan kajian ilmiah harus dilakukan terlebih dahulu, dan penguatan perlindungan habitat serta optimalisasi kawasan konservasi yang sudah ada tetap menjadi prioritas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *