JAKARTA — Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin meluas.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan tambang di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan terhadap enam lokasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025.
Dalam perkara ini, penyidik turut mendalami dugaan keterlibatan pengusaha Arif Kurniawan serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
“Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kejagung, lokasi yang digeledah berkaitan dengan tiga perusahaan, yakni PT AMI, PT KAA, dan PT AMID.
Lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di area pertambangan Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta sejumlah lokasi perusahaan di Buton Tengah, termasuk kantor PT AMI dan PT AMID.
Penggeledahan ini memperlihatkan bahwa penyidik sedang memperluas penelusuran terhadap aktivitas dan keterkaitan sejumlah perusahaan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra.
PT BSJ Jadi Tersangka Korporasi
Sebelum penggeledahan terbaru, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang sama.
Penetapan tersebut menjadi perkembangan penting karena penyidik menduga perusahaan itu tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir pada 2014.
Anang menjelaskan, aktivitas pertambangan PT BSJ diduga terus berlangsung hingga 2025.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ungkapnya.
Anang juga menyebut perusahaan tersebut dikelola oleh Arif Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan.
“Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi membuka babak baru dalam pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sultra. Penyidik kini juga menelusuri kemungkinan keterkaitan perusahaan-perusahaan lain dalam rangkaian perkara tersebut.
Dugaan Suap Perizinan hingga Penjualan Nikel
Tidak hanya aktivitas penambangan, Kejagung juga mendalami dugaan praktik suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi dan kegiatan usaha pertambangan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan pemberian sesuatu oleh sejumlah perusahaan tambang kepada penyelenggara negara.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Saiful, dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam proses penerbitan izin, pengawasan produksi, hingga distribusi dan penjualan nikel.
Ia menjelaskan, penyidik sedang mendalami hubungan antara pemberian tersebut dan proses administrasi pertambangan yang melibatkan penyelenggara negara.
“Untuk mempermudah segala proses administrasi,” ujarnya.
Penyidikan Menjangkau Jaringan Perusahaan
Rentang penyidikan 2013–2025 menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berfokus pada satu aktivitas pertambangan atau satu perusahaan. Kejagung tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola nikel yang mencakup proses perizinan, produksi, hingga penjualan.
Penggeledahan enam lokasi di tiga wilayah Sultra menjadi langkah lanjutan untuk menelusuri aktivitas perusahaan, mengumpulkan bukti, serta mendalami kemungkinan aliran keuntungan dan keterlibatan pihak lain.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena Sulawesi Tenggara merupakan salah satu pusat industri nikel strategis Indonesia. Aktivitas pertambangan di wilayah ini berkaitan langsung dengan rantai pasok bahan baku industri pengolahan dan hilirisasi mineral.
Publik kini menanti sejauh mana penyidikan Kejagung akan mengungkap dugaan praktik pertambangan bermasalah, aliran suap, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam tata kelola nikel di Sultra.
Penggeledahan terbaru tersebut sekaligus menandai semakin intensifnya upaya Kejagung membongkar dugaan korupsi sektor nikel yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. (MS Network)
Comment