JAKARTA – Pemerintah mengumumkan dua keputusan besar di bidang kepegawaian pada Jumat (6/11/2026). Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka pada November 2026, sementara seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi naik status menjadi penuh waktu per 1 Januari 2027.
Pengumuman itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Finalisasi Pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu Lintas Sektor di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen di Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat itu digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat soal kepastian status kepegawaian yang masuk ke DPR.
Pendaftaran CPNS Dibuka November 2026
Dalam konferensi pers itu, Prasetyo menyatakan pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini. “Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS,” ujar Prasetyo. Rekrutmen tersebut dimaksudkan untuk menyegarkan komposisi pegawai negeri sipil karena setiap tahun ada PNS yang memasuki masa pensiun, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
“Kita sepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS. November ini proses pendaftaran dibuka. Menteri PANRB yang akan menjadi panitianya,” kata Prasetyo.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini akan memimpin tim panitia seleksi. Rincian mengenai jumlah formasi, persyaratan, jadwal tahapan, dan instansi yang membuka lowongan masih menunggu pengumuman resmi Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Prasetyo mengajak calon pelamar memantau pengumuman resmi dan mempersiapkan diri sejak dini. “Adik-adik dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes CPNS,” ujarnya. Pemerintah belum merinci tanggal pasti pembukaan pendaftaran dalam pengumuman Jumat itu, dan rincian teknis akan disampaikan Kementerian PANRB dalam waktu dekat.
PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu
Keputusan kedua yang diumumkan Prasetyo adalah pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini sebelumnya hanya mencakup guru dan tenaga kependidikan, tetapi kini diperluas ke berbagai profesi pelayanan publik. “Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.
Perluasan itu mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya. Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan perhitungan lintas sektor, termasuk soal kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran. Pengumuman ini merupakan keputusan pemerintah hasil rapat finalisasi bersama DPR, bukan usulan formasi dari satu instansi.
Pelaksanaan pengangkatan akan berjalan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Artinya, perubahan status tidak serta-merta berlaku serentak bagi seluruh PPPK paruh waktu pada tanggal yang sama. Rincian tahapan per kelompok profesi dan kriteria pegawai yang diangkat masih menunggu pengaturan teknis dari pemerintah.
PPPK Penuh Waktu Berpeluang Ikut CPNS 2027
Selain perubahan status, pemerintah membuka kesempatan bagi PPPK yang telah menjadi penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. “Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” kata Prasetyo. Kesempatan itu berlaku bagi seluruh profesi yang masuk dalam kebijakan pengangkatan, tanpa dibatasi pada sektor pendidikan.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi CPNS tidak berarti PPPK penuh waktu otomatis berubah menjadi PNS. Pegawai tetap harus mengikuti seluruh proses seleksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan perlakuan khusus bagi PPPK yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS, terutama terkait persyaratan batas usia untuk bidang-bidang tertentu.
“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” ujar Prasetyo. Bentuk perlakuan khusus itu maupun bidang yang dicakupnya belum diumumkan secara rinci.
Kontrak Guru Non-ASN Diperpanjang
Di luar rekrutmen CPNS dan pengangkatan PPPK, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Perpanjangan serupa diberikan kepada sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama, dan perlakuan yang sama juga diberlakukan bagi tenaga kesehatan. Jumlah guru sekolah negeri yang dicakup perpanjangan itu masih diperdebatkan dalam pemberitaan: satu sumber menyebut sekitar 172.323 guru, sementara sumber lain menulis 127.323 guru.
Sebagai latar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya telah mengumumkan sasaran pengangkatan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu pada September 2026, dengan proses yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2027. Data kementerian itu juga mencakup sekitar 6.000 guru PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi memiliki surat keputusan sebagai pelaksana. Untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,0 triliun, seperti disampaikan Menteri Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin (21/9/2026).
Skala penataan ini tergambar dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 Juni 2026, yang mencatat jumlah aparatur sipil negara mencapai 6.776.871 orang. Dari jumlah itu, PNS tercatat 3.480.108 orang atau 51 persen, PPPK 2.076.163 orang atau 31 persen, dan PPPK paruh waktu 1.220.600 orang atau 18 persen. Rincian pendaftaran CPNS serta tahapan pengangkatan PPPK akan disampaikan pemerintah setelah pengaturan teknisnya rampung, dan masyarakat diminta mengikuti pengumuman resmi pemerintah.
Comment