KENDARI – Di tengah riuhnya polemik pembangunan pabrik Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, publik Sulawesi Tenggara kini menanti adanya aksi nyata.
Sorotan tak lagi hanya tertuju ke pusat, melainkan juga ke kepemimpinan daerah—khususnya Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka—yang dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan apakah Buton akan tetap menjadi penonton atau bangkit sebagai pusat industri nasional.
Gelombang kritik ini berakar dari surat terbuka yang ditulis Basiran, mantan Penjabat Bupati Buton, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Basiran menagih komitmen negara terhadap hilirisasi yang berkeadilan—sebuah janji yang sebelumnya ditegaskan oleh Joko Widodo saat kunjungan ke Buton tahun 2022: menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal, bukan hanya sebagai lokasi tambang.
Namun, realitas kebijakan justru bergerak ke arah berbeda. Pemerintah melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Badan Pengelola Investasi Danantara menetapkan pembangunan ekosistem produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat
Bagi masyarakat Buton, ini tentu bukan hanya sebatas perubahan lokasi proyek—tetapi perubahan makna hilirisasi itu sendiri.
Hilirisasi yang Berpotensi Kehilangan Substansi
Secara konseptual, hilirisasi bertujuan memindahkan nilai tambah ke dekat sumber daya. Namun ketika pabrik justru dibangun jauh dari lokasi tambang, muncul paradoks:
– Sumber daya di timur, nilai tambah di barat
– Daerah penghasil tetap miskin manfaat, daerah lain menikmati hasil
Basiran secara tegas menilai kebijakan ini berisiko menjadikan Buton hanya sebagai pemasok bahan mentah, sementara pajak, industri, dan lapangan kerja tumbuh di luar daerah.
Bahkan dari sisi logistik, argumen efisiensi dipertanyakan. Mengirim bahan baku dari Buton ke Karawang, lalu mendistribusikannya kembali ke Indonesia timur dinilai menciptakan rantai distribusi yang tidak rasional.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki argumen kuat: proyek ini ditargetkan mengurangi impor aspal dan menghemat devisa hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Di sinilah konflik kebijakan terjadi—antara efisiensi nasional versi pusat dan keadilan ekonomi versi daerah.
Posisi Strategis Gubernur ASR: Antara Loyalitas dan Advokasi
Dalam lanskap ini, posisi Gubernur Andi Sumangerukka menjadi sangat krusial. Ia berada di persimpangan antara dua kepentingan besar:
– Menjaga harmonisasi dengan pemerintah pusat
– Memperjuangkan hak ekonomi daerah penghasil
Tantangannya tentu tidak sederhana. Dibutuhkan langkah strategis seperti: Diplomasi kebijakan ke pemerintah pusat, Penyusunan argumen berbasis data (logistik, ekonomi, tenaga kerja), Konsolidasi kekuatan politik dan sosial di daerah hingga Optimalisasi kesiapan kawasan industri seperti RDTR Lasalimu.
Jika tidak ada intervensi kuat dari level gubernur, maka peluang mengembalikan industri ke Buton akan semakin mengecil.
Kasus ini bukan hanya soal pabrik. Ini adalah ujian terhadap arah pembangunan Indonesia: apakah hilirisasi benar-benar alat pemerataan, atau justru melanggengkan pola lama—ekstraksi di daerah, industrialisasi di pusat?
Bagi masyarakat Buton, jawabannya sangat konkret:
Ada atau tidaknya lapangan kerja
Hidup atau matinya industri lokal
Bertahan atau merantaunya generasi muda
Sebagaimana tergambar dalam surat Basiran, kekhawatiran terbesar adalah Buton hanya akan mewariskan lubang tambang, sementara kemajuan industrinya berdiri di tempat lain.
Menunggu Gebrakan, Bukan Sebatas Pernyataan
Kini publik Sulawesi Tenggara menanti satu hal: gebrakan nyata.
Apakah Gubernur ASR akan tampil sebagai negosiator kuat yang mampu mengoreksi arah kebijakan nasional?
Atau justru Buton kembali harus menerima kenyataan lama—kaya sumber daya, miskin manfaat?
Sejarah akan mencatat, apakah momentum ini menjadi titik balik kebangkitan industri Buton… atau hanya episode lain dari janji hilirisasi yang tertunda. (Newsroom)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment