KENDARI – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok perjalanan umrah oleh Travel Tajak Ramadhan Group (TRG) Kendari kian memanas.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara mempercepat penanganan perkara yang menyeret ratusan calon jemaah ini.
Sebanyak 218 calon jemaah umrah dilaporkan gagal diberangkatkan pada 20 Februari 2026. Peristiwa ini memicu kerugian besar sekaligus keresahan luas di masyarakat.
Dir Reskrimum Polda Sultra melalui Kasubdit II, Kompol Herie Pramono, menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik kini fokus melengkapi alat bukti sebelum menetapkan tersangka.
“Proses penyidikan terus berlanjut dan akan dilakukan gelar perkara,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Sejumlah pihak telah dipanggil, termasuk terlapor berinisial AN yang saat ini masih berstatus saksi. Polisi juga telah memeriksa GD, Kepala Cabang TRG Kendari, yang juga masih dalam kapasitas yang sama.
Tak berhenti di situ, penyidik akan memperluas pemeriksaan terhadap pihak lain, termasuk dua anak AN yang diduga menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana setoran jemaah, serta seorang kerabat berinisial NU.
Untuk memperkuat konstruksi hukum, penyidik juga akan menghadirkan ahli umrah dari Kementerian terkait. Langkah ini dinilai penting guna memastikan penanganan perkara sesuai regulasi penyelenggaraan ibadah umrah.
Di sisi lain, Polda Sultra mulai membongkar dugaan aliran dana. Aparat menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi keuangan yang terkait dengan TRG Kendari.
Penelusuran ini diarahkan untuk mengungkap secara terang bagaimana dana jemaah dikelola, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki peran kunci.
Dengan jumlah korban yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, penyidik juga melakukan inventarisasi dan klasifikasi laporan untuk menghindari tumpang tindih perkara atau nebis in idem. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan kasus.
Selain itu, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terus diperkuat sejak tahap awal penyidikan. Tujuannya agar proses hukum berjalan selaras dan mempercepat pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.
Polda Sultra menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan.
“Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan rampung, gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, seiring harapan ratusan korban agar keadilan ditegakkan dan dana mereka dapat dipertanggungjawabkan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment