KENDARI – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 304,43 ribu orang per Maret 2025.
Angka ini mencerminkan 10,54 persen dari total penduduk, menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di tengah upaya perbaikan distribusi pengeluaran dan pembangunan daerah.
Plt. Kepala BPS Sultra, Andi Kurniawan, dalam konferensi pers pada Jumat (25/7/2025) mengungkapkan, angka kemiskinan tertinggi masih berada di wilayah perdesaan.
“Jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 71,53 ribu orang, sementara di perdesaan mencapai 232,90 ribu orang,” ungkapnya.
Rincian Garis Kemiskinan Sultra 2025
BPS mencatat garis kemiskinan di Sultra pada Maret 2025 berada di angka Rp488.171 per kapita per bulan, terdiri atas:
Garis Kemiskinan Makanan: Rp364.299
Garis Kemiskinan Non-Makanan: Rp123.872
Dengan rata-rata rumah tangga miskin memiliki 5,48 anggota, maka kebutuhan minimal per rumah tangga miskin diperkirakan sebesar Rp2.675.171 per bulan.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Selain jumlah, BPS juga mencatat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang mengukur sejauh mana kondisi miskin dirasakan masyarakat:
Indeks Kedalaman (P1): 1,890
Indeks Keparahan (P2): 0,453
Wilayah perkotaan:
P1 = 1,264
P2 = 0,317
Wilayah perdesaan:
P1 = 2,284
P2 = 0,538
Data ini menegaskan bahwa kemiskinan di perdesaan tidak hanya lebih banyak secara jumlah, tetapi juga lebih dalam dan parah secara kualitas.
Ketimpangan Menurun, Tapi Tantangan Masih Ada
Meski angka kemiskinan masih tinggi, BPS mencatat adanya perbaikan pada tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) yang menurun menjadi 0,363 pada Maret 2025. Angka ini lebih baik dibanding September 2024 (0,365) dan Maret 2024 (0,370).
Gini Ratio Perkotaan: 0,359
Gini Ratio Perdesaan: 0,345
Mengacu pada standar Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada 40 persen penduduk terbawah mencapai 18,45 persen, yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
Pemerataan Masih Jadi PR
Penurunan ketimpangan menjadi sinyal positif, namun tingginya jumlah penduduk miskin, terutama di wilayah pedesaan, mengingatkan bahwa pemerataan hasil pembangunan dan akses ekonomi yang adil masih sangat dibutuhkan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
