KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), resmi melantik 112 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (20/4/2026).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Sultra tengah didorong untuk bergerak lebih cepat melalui pembenahan total birokrasi.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kompleks Bumi Praja, Kota Kendari ini mencakup berbagai level jabatan strategis, mulai dari eselon II hingga pejabat fungsional.
Rinciannya, sebanyak 8 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 45 pejabat administrator (eselon III), 34 pejabat pengawas (eselon IV), serta 25 pejabat fungsional resmi dikukuhkan.
Tak hanya itu, sejumlah pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kini juga ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Beberapa nama yang dilantik di posisi strategis antara lain Andrian sebagai Kepala Kesbangpol, Dewi Rosaria Ami sebagai Kepala Dinas ESDM, Andi Syahrir sebagai Kepala Dinas Kominfo, Wawan Arianto sebagai Kepala Biro Ortala, Rajulan sebagai Kepala Dinas PPPA, hingga Fadlansyah yang dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan sekaligus menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra.
Di sektor perencanaan dan riset, J. Robert kini menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), sementara posisi Kepala Bappeda diisi oleh Mustakim.
Gubernur ASR menegaskan, pelantikan ini bukan sebatas rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mempercepat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sultra butuh percepatan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Birokrasi harus bergerak cepat, adaptif, dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, proses seleksi khususnya untuk jabatan eselon III dan IV dilakukan secara langsung dengan pendekatan sistem merit, yang menitikberatkan pada kompetensi dan kemauan kerja aparatur sipil negara (ASN).
Seleksi berlangsung selama sekitar satu pekan, sejak 30 Maret hingga 8 April 2026. Peserta kemudian diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni yang dinyatakan lolos untuk langsung mengisi jabatan, serta yang lulus dan masuk dalam bank data untuk kebutuhan ke depan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh figur yang benar-benar siap bekerja dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Lebih jauh, ASR menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyasar struktur organisasi, tetapi juga pembentukan karakter aparatur.
“Jabatan adalah amanah. Jangan disalahartikan, apalagi diselewengkan. Integritas dan kejujuran adalah kunci utama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Sultra mengirim pesan tegas: era birokrasi lambat harus ditinggalkan, digantikan oleh sistem kerja yang cepat, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment