KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menata ulang fondasi iklim investasi dengan satu langkah mendasar: memperbaiki keterbukaan informasi publik.
Di tengah arus investasi yang terus tumbuh, transparansi kini diposisikan sebagai kunci utama menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, menegaskan bahwa reformasi informasi publik bukan kewajiban administratif semata, melainkan strategi ekonomi.
“Transparansi informasi sangat berpengaruh terhadap investasi. Daerah yang terbuka akan lebih dipercaya karena investor memiliki kepastian dan akses data yang jelas,” ujarnya saat Rapat Sinergitas Komisi Informasi dan PPID se-Sultra di Hotel Zahrah Syariah Kendari, Selasa (14/4/2026).
Investasi Tumbuh Pesat, Tapi Rentan Soal Kepercayaan
Data terbaru menunjukkan Sulawesi Tenggara sebenarnya sedang berada dalam tren positif. Hingga September 2025, realisasi investasi mencapai sekitar Rp20,48 triliun, melampaui target nasional dengan capaian lebih dari 154 persen.
Menariknya, investasi ini didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15,4 triliun, sementara PMDN sekitar Rp5,07 triliun.
Sektor industri logam dasar—yang erat dengan hilirisasi nikel—menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp10,5 triliun, disusul sektor pertambangan dan kawasan industri.
Bahkan pada semester I 2025 saja, investasi sudah menembus Rp13,6 triliun, melampaui target tahunan lebih awal.
Secara angka, ini adalah sinyal kuat bahwa Sultra menjadi magnet baru investasi, terutama di luar Pulau Jawa.
Namun di balik angka impresif itu, muncul persoalan mendasar: kepercayaan dan transparansi.
Paradoks Sultra: Investasi Naik, Transparansi Menurun
Di saat investasi melonjak, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sultra justru berada di kategori sedang dengan skor 65,18—bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Ini menciptakan paradoks:
Di satu sisi, investor datang karena potensi sumber daya (terutama nikel dan industri turunannya)
Di sisi lain, tata kelola informasi belum sepenuhnya mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan
Dalam jangka pendek, investasi mungkin tetap mengalir karena daya tarik komoditas. Namun dalam jangka panjang, transparansi adalah faktor penentu keberlanjutan investasi, terutama bagi investor global yang semakin menuntut standar ESG (Environmental, Social, Governance).
Reformasi Informasi jadi Strategi Ekonomi
Pemprov Sultra kini mulai menggeser pendekatan: keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi non-fisik.
Langkah yang didorong meliputi: Penguatan kapasitas PPID melalui sertifikasi dan peningkatan kompetensi, Digitalisasi layanan informasi di seluruh OPD hingga Peningkatan literasi masyarakat agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dipahami.
“Jangan hanya menyediakan ruang informasi, tetapi harus diisi dan terus diperbarui,” tegas Asrun.
Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, juga menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak publik sekaligus fondasi tata kelola pemerintahan yang kredibel.
Transparansi Jadi Penentu “Kualitas” Investasi
Pembenahan ini menunjukkan perubahan arah yang cukup strategis. Selama ini, investasi di Sultra cenderung berbasis eksploitasi sumber daya (resource-based investment), terutama di sektor tambang dan smelter.
Ke depan, tanpa transparansi: Risiko konflik sosial dan lingkungan meningkat, Kepercayaan investor jangka panjang melemah dan Sultra berpotensi terjebak pada “investasi kuantitas, bukan kualitas”.
Sebaliknya, jika reformasi informasi berjalan efektif: Sultra bisa naik kelas menjadi tujuan investasi berbasis industri berkelanjutan, Investor berkualitas (ESG-oriented) lebih tertarik masuk, Tata kelola daerah menjadi lebih akuntabel dan kompetitif secara nasional
Titik Awal, Bukan Akhir
Langkah Pemprov Sultra ini bisa dibaca sebagai titik awal reformasi struktural dalam membangun iklim investasi yang sehat.
Dengan angka investasi yang sudah tinggi, tantangan berikutnya bukan lagi menarik investor semata—melainkan memastikan investasi tersebut: transparan, akuntabel dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sulawesi Tenggara kini sedang berada di fase krusial: bertransformasi dari daerah kaya sumber daya menjadi daerah dengan tata kelola investasi yang matang. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment