KENDARI — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mulai tancap gas memperkuat program Migran Aman dan SMK Go Global guna menekan maraknya praktik pengiriman pekerja migran nonprosedural yang rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Komitmen itu ditegaskan saat Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (13/5/2026).
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, meminta dukungan penuh Pemprov Sultra terhadap pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman di daerah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih jalur kerja luar negeri yang legal, aman, dan prosedural.
“Testimoni resmi dari Wakil Gubernur Sultra diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus sarana literasi digital untuk mendorong masyarakat memilih jalur penempatan yang legal dan prosedural,” ujar La Ode Askar.
Menanggapi hal itu, Hugua menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung penuh program Migran Aman, termasuk terlibat aktif dalam sosialisasi hingga ke masyarakat.
Tak hanya fokus pada perlindungan pekerja migran, BP3MI Sultra juga mendorong program “SMK Go Global” sebagai strategi mencetak tenaga kerja Sultra yang siap bersaing di pasar internasional.
Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kompetensi siswa SMK agar memiliki standar keterampilan global sebelum masuk dunia kerja luar negeri.
Merespons hal itu, Hugua langsung menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan sinkronisasi program dan pemetaan potensi daerah yang bisa dikembangkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar lulusan SMK di Sulawesi Tenggara memiliki daya saing internasional sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas dan aman.
Dalam pertemuan itu, BP3MI Sultra juga memaparkan tingginya kerawanan praktik penempatan pekerja migran nonprosedural di Sultra, terutama di wilayah pesisir dan pelosok.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah serius melalui sosialisasi masif guna memutus mata rantai perdagangan orang dan praktik pengiriman pekerja ilegal.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menciptakan ekosistem migrasi kerja yang aman, legal, dan kompetitif bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup La Ode Askar. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment