KENDARI – Realisasi belanja APBN Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 31 Juli 2025 tercatat mencapai Rp13.225,47 miliar atau 48,86% dari total pagu anggaran.
Meski mengalami kontraksi 7,43% (y-o-y), kinerja APBN ini tetap menjadi motor penggerak akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Bumi Anoa. Demikian dikutip dari rilis APBN KiTa Regional (Kajian Fiskal Regional) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimonitor Sabtu (30/8/2025).
Pada triwulan II-2025, ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh 5,89% (y-o-y), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,23%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp49,82 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 senilai Rp29,40 triliun.
Sementara itu, inflasi pada Juli 2025 tercatat 3,72% (y-o-y). Inflasi didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (8,01%), perawatan pribadi (6,94%), serta perumahan dan energi rumah tangga (0,81%).
Pendapatan Negara: Pajak dan PNBP Jadi Andalan
Realisasi pendapatan negara Sulawesi Tenggara hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp2.263,61 miliar atau 41,63% dari target APBN. Namun, terjadi kontraksi 0,91% dibanding periode sama tahun lalu, terutama akibat turunnya permintaan ekspor aspal Buton dan harga nikel yang fluktuatif.
Penerimaan perpajakan: Rp1.753,30 miliar
Pajak: Rp1.617,33 miliar (terkontraksi 4,77%)
Kepabeanan: Rp135,97 miliar (tumbuh 25,16%)
Penerimaan signifikan berasal dari Pajak Lainnya (Rp337,23 miliar), sedangkan PPh, PPN, dan PBB terkontraksi cukup dalam.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rp135,5 miliar dari bea masuk serta Rp2,02 miliar dari cukai, didorong oleh importasi gula dari Brazil oleh PT Prima Alam Gemilang di Bombana.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp510,31 miliar atau 73,72% dari target. Komposisinya terdiri dari PNBP lainnya Rp326,04 miliar dan pendapatan BLU Rp184,27 miliar. Secara tahunan, PNBP tumbuh 6,87%.
Belanja Negara: Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Realisasi belanja pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2025 mencapai Rp3.093,22 miliar atau 42,55% dari pagu. Rinciannya:
Belanja Pegawai: Rp1.858,88 miliar (64,64%)
Belanja Barang: Rp933,23 miliar (31,21%)
Belanja Modal: Rp294,20 miliar (21,88%)
Bantuan Sosial: Rp6,90 miliar (50,33%)
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tersalur Rp10.132,25 miliar atau 51,17% dari alokasi, tumbuh tipis 0,14% dibanding tahun lalu. Namun, beberapa pos masih mengalami kontraksi, seperti Dana Desa (12,02%) dan Dana Insentif Fiskal (22,46%).
Pemerintah mengimbau Pemda hingga level desa memperkuat koordinasi agar penyaluran anggaran, khususnya Dana Desa, lebih tepat waktu dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Akselerasi Pertumbuhan Inklusif dan Tantangan Ke Depan
Meski menghadapi kontraksi belanja dan fluktuasi pendapatan, APBN tetap menjadi instrumen utama mendorong pertumbuhan ekonomi Sultra.
Dukungan fiskal diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, mendukung program pembangunan daerah, serta menjaga keberlanjutan ekonomi di tengah dinamika global.
Dengan realisasi APBN Rp13,22 triliun, Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
