KENDARI — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan, kinerja penerimaan pajak sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami kontraksi pada triwulan I-2025.
“Hal ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi regional yang tercatat positif sebesar 5,66% year-on-year (yoy), namun dibayangi oleh fluktuasi harga nikel dan turunnya permintaan ekspor aspal Buton di pasar global,” demikian laporan DJPb tersebut dikutip Kamis (24/7/2025).
Ekonomi Sultra Tumbuh 5,66%, Inflasi Stabil di 2,52%
Pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan pertama tahun ini tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp47,80 triliun atas dasar harga berlaku, dan Rp28,50 triliun atas dasar harga konstan 2010. Inflasi tercatat sebesar 2,52% yoy, dipicu oleh kenaikan harga kelompok makanan dan minuman (4,47%), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (7,05%).
APBN Regional Capai Rp10,9 Triliun, Tapi Belanja Masih Rendah
Total realisasi APBN regional Sultra hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp10.905,67 miliar. Namun, belanja negara masih terkontraksi 41,52% dibandingkan tahun lalu, dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan realisasi belanja barang dan belanja modal belum optimal.
Penerimaan Negara: Tumbuh Moderat, Tapi Pajak Pertambangan Menurun
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.915,66 miliar atau 35,23% dari target APBN, naik tipis 0,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, terdapat kontraksi signifikan pada penerimaan perpajakan sektor pertambangan, yang dipicu oleh dua faktor utama: Harga nikel yang tidak stabil dan Penurunan ekspor komoditas aspal Buton.
Selain itu, perpindahan status Wajib Pajak (WP) cabang menjadi WP pusat turut menekan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Detail Penerimaan Perpajakan
Hingga akhir Juni 2025, penerimaan perpajakan di Sultra mencapai Rp1.467,34 miliar, terdiri dari:
Pajak: Rp1.343,39 miliar
Kepabeanan dan Cukai: Rp123,95 miliar
Meski secara keseluruhan penerimaan pajak tumbuh 5,13% yoy, namun PPh mengalami kontraksi 6,16% dan PPN anjlok hingga 47,27%. Sebaliknya, pajak lainnya dan PBB justru tumbuh, masing-masing Rp272,52 miliar dan Rp13,99 miliar.
Penerimaan kepabeanan melonjak signifikan sebesar 71,69% yoy, didorong oleh impor gula dari Brasil oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP hingga 30 Juni 2025 tercatat Rp448,32 miliar, atau 64,76% dari target tahunan sebesar Rp692,24 miliar. Secara nominal tumbuh 4,33%, namun realisasi persentasenya justru mengalami kontraksi 15,42% akibat meningkatnya target penerimaan PNBP sebesar 23,34% dari tahun sebelumnya.
Komponen PNBP meliputi: PNBP lainnya: Rp278,11 miliar dan BLU: Rp170,21 miliar.
Realisasi Belanja Negara
Belanja pemerintah pusat di Sultra mencapai Rp2.580,69 miliar (37,63% dari pagu), dengan rincian:
Belanja Pegawai: Rp1.606,48 miliar (56,15%)
Belanja Barang: Rp744,68 miliar (27,52%)
Belanja Modal: Rp222,76 miliar (17,44%)
Belanja Bansos: Rp6,78 miliar (49,42%)
Transfer ke Daerah (TKD): Tumbuh Tak Merata
Realisasi TKD hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp8.324,98 miliar atau 42,89% dari alokasi. Namun, penyaluran TKD terkontraksi 8,01% dibanding tahun lalu, dipengaruhi penurunan realisasi:
DAU: turun 16,80%
DAK Non Fisik: turun 14,98%
Meski demikian, terdapat pertumbuhan positif pada:
Dana Insentif Fiskal: tumbuh 170,78%
Dana Bagi Hasil (DBH): tumbuh 21,70%
DAK Fisik: tumbuh 36,84%
Menurut DJPb, kontraksi penerimaan pajak dari sektor pertambangan menjadi catatan penting dalam kinerja fiskal Sultra awal 2025.
Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat dan beberapa sektor penerimaan menunjukkan kinerja positif, tantangan global dan kebijakan nasional berdampak nyata terhadap penerimaan daerah,” demikian
Karena itu, perlu strategi terpadu untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong transformasi ekonomi berbasis hilirisasi berkelanjutan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Discussion about this post