JAKARTA — Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menariknya, posisi ini akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan rekrutmen ini menjadi bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tengah digenjot pemerintah.
“Sebanyak 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih akan menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, yang dikutip dari siaran resmi Minggu (19/4/2026).
Pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 30 ribu koperasi desa pada Juni–Juli 2026. Untuk mendukung target tersebut, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membuka rekrutmen secara bertahap.
Pada tahap awal, tersedia total 35.476 formasi, terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Selain itu, posisi pengelola kampung nelayan akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Seluruh peserta yang lolos seleksi akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terjun langsung mengelola operasional koperasi di daerah.
Syarat Pendaftaran
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan. Pelamar harus berusia maksimal 35 tahun dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
Faktor domisili juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi. Jika terdapat pelamar dengan nilai yang sama, maka kandidat dari daerah penempatan akan diprioritaskan.
Cara Daftar
Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 dan hanya dilakukan melalui kanal resmi Panselnas. Pelamar wajib membuat akun dan mengisi data diri secara lengkap melalui situs pendaftaran.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang bisa menjamin kelulusan,” tegasnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program rekrutmen ini.
Seluruh proses hanya dilakukan melalui satu kanal resmi tanpa perantara. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment