JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025.
Rencananya, agenda nasional ini akan digelar di Kota Kendari pada 26–28 Agustus 2025 dan menjadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya.
Dukungan tersebut disampaikan saat Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, melakukan audiensi dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, yang membawahi Direktorat Produk Hukum Daerah sebagai inisiator acara.
Sultra Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas PHD 2025
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan secara langsung kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah Rakornas PHD 2025.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong reformasi kebijakan hukum daerah dan memperkuat daya saing investasi.
“Kami siap menyambut ribuan peserta dari seluruh Indonesia, dan menjadikan Rakornas ini sebagai tonggak penting dalam perbaikan regulasi daerah,” ujar Gubernur.
Tito Karnavian: Rakornas PHD Momentum Penguatan Regulasi Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya penuh terhadap pelaksanaan Rakornas PHD 2025 di Kendari.
Ia juga mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir langsung dalam agenda nasional yang akan dihadiri para gubernur, ketua DPRD, kepala biro hukum, hingga pejabat Bapemperda dari seluruh Indonesia.
“Rakornas ini menjadi panggung penting untuk memastikan regulasi di daerah sejalan dengan agenda nasional, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Mendagri.
Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju juga dikabarkan akan hadir, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Peserta Mencapai 2.222 Orang, Tema Rakornas Dorong Investasi Daerah
Rakornas PHD 2025 mengusung tema besar: “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung delapan agenda pembangunan nasional (Astacita).
Acara ini akan diikuti oleh setidaknya 2.222 peserta, terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta berbagai stakeholder strategis. Kegiatan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra dan mencakup dua agenda utama, yaitu apel bersama dan rapat koordinasi nasional.
Tak hanya itu, Rakornas juga akan diramaikan dengan talkshow lintas kementerian, serta pameran produk ekonomi kreatif dari berbagai daerah.
Salah satu momen penting dalam apel adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri dan Menkumham tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah.
Sultra Ambil Peran Strategis dalam Reformasi Regulasi Daerah
Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut Rakornas kali ini sebagai penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah Kemendagri.
“Ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi tonggak strategis untuk memperkuat peran hukum daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan memperkokoh arah pembangunan nasional,” katanya.
Dengan menjadi tuan rumah, Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil peran penting dalam mendorong transformasi regulasi, meningkatkan daya saing investasi, dan memperkuat implementasi Astacita.
Rakornas PHD 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola hukum menuju Indonesia yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
