KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejauh ini telah menyelenggarakan empat kali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD).
Dari seluruh pelaksanaan, Rakornas PHD 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat sebagai yang terbesar dan paling ramai di Indonesia.
Apel Pemantapan Perda yang menjadi rangkaian Rakornas PHD 2025 dipimpin oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si., dengan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling. membacakan sambutan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Rakornas PHD 2025 Jadi Momentum Strategis
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa Rakornas PHD memiliki makna strategis untuk memperkuat regulasi daerah sebagai instrumen pembangunan.
Menurutnya, produk hukum daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, sekaligus memberdayakan UMKM agar dapat masuk dalam rantai pasok industri.
“Regulasi daerah tidak hanya berpihak pada investor besar, tetapi juga memberi ruang bagi UMKM. Perda harus mendorong kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan penguatan ekonomi kerakyatan,” tegas Hugua.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen melahirkan regulasi berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan Sultra 2025–2029: Sulawesi Tenggara Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius, sekaligus mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kemendagri Tekankan Kualitas Regulasi Daerah
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan bahwa apel pemantapan Perda merupakan amanat Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menyebut Kemendagri telah menyiapkan sejumlah template regulasi strategis, mulai dari pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, hingga aturan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Kemendagri memperkenalkan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) sebagai instrumen penilaian kualitas Perda. Penilaian ini dilakukan bersama tim independen, termasuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, guna mendorong transparansi dan peningkatan kualitas regulasi di seluruh daerah.
“Dari empat kali pelaksanaan Rakornas PHD, penyelenggaraan di Sultra ini adalah yang terbesar dan paling ramai. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah,” ujar Akmal Malik.
Enam Provinsi Raih IKD Sangat Tinggi
Pada kesempatan itu, Kemendagri juga menyerahkan penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) Tahun 2024. Enam pemerintah daerah provinsi berhasil meraih predikat Sangat Tinggi, yakni:
1. Jawa Barat
2. Sumatera Selatan
3. Bali
4. Sulawesi Tenggara
5. Riau
6. Jawa Timur
UMKM Expo 2025 Jadi Magnet Rakornas
Selepas apel, Dirjen Otda Kemendagri bersama Wakil Gubernur Sultra mengunjungi Pameran Ekraf dan UMKM Expo 2025.
Acara ini menampilkan beragam produk unggulan khas Sultra, mulai dari kuliner, tenun, hingga kerajinan tangan.
Pameran UMKM tersebut menjadi bukti nyata bahwa regulasi daerah bukan hanya mengatur tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus memberi ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
