KENDARI – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) kembali mengungkap perkembangan kasus dugaan korupsi nikel di Kolaka Utara yang merugikan keuangan negara hingga Rp100 miliar.
Kali ini, penyidik menetapkan satu tersangka baru berinisial PD, seorang perempuan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan korupsi tambang nikel ilegal di wilayah tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah PD menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Hari ini yang bersangkutan memenuhi panggilan dan hadir didampingi suaminya,” ujar Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sultra, Zuhri, dalam keterangan resmi, Senin malam (26/5/2025).
Modus Korupsi: Manipulasi Dokumen dan Suap Syahbandar
PD diketahui berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli ore nikel. Ia mengarahkan para penambang untuk menggunakan dokumen milik PT AMIN melalui Terminal Khusus Jeti milik PT Kurnia Mining Resources (KMR).
Untuk memuluskan proses sandar dan pelayaran tongkang-tongkang bermuatan nikel, PD diduga memberikan sejumlah uang kepada mantan Kepala KUPP Kolaka, berinisial SPI, yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“PD mengatur proses keberangkatan tongkang nikel, baik melalui jeti PT KMR maupun jeti lain di sekitar wilayah PT PJM. Ia memastikan dokumen pelayaran keluar dengan membayar suap kepada pihak syahbandar,” ungkap Zuhri.
PD disebut menerima keuntungan dari setiap transaksi penjualan ore nikel ilegal yang memakai dokumen PT AMIN. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp100 miliar.
Atas perbuatannya, PD dijerat dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Kasus korupsi nikel yang menyeret berbagai pihak ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya potensi kerugian negara dan dampaknya terhadap tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Kejati Sultra menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam praktik kejahatan di sektor pertambangan.
“Kami tidak akan berhenti sampai semua pihak yang terlibat diproses hukum,” tegas Zuhri. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
