KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Melalui Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Satker APBN Triwulan III tahun 2025 yang digelar pada 8–12 September 2025, Kanwil DJPb Sultra berhasil mencetak 17 peserta dengan nilai post test sempurna.
Workshop yang dilaksanakan secara daring melalui Teams Meeting ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, dan diikuti oleh seluruh pengelola keuangan Satker mitra kerja di daerah.
Fokus Materi: Dari Digitalisasi Pembayaran hingga Kebijakan PNBP
Dalam workshop ini, peserta dibekali berbagai materi strategis, di antaranya:
Pengadaan Barang dan Jasa oleh Mandar Trisno Hadisaputra (Pusdiklat AP BPPK).
Digitalisasi Pembayaran/Digipay oleh Muhamad Dimas Pratama (KPPN Kolaka).
Aspek Perpajakan Pemerintah oleh Hasbullah Ahiri (KPP Pratama Kendari).
Sertifikasi Bendahara, PPK, dan PPSPM oleh Ari Setiawan (Kanwil DJPb Sultra).
Kebijakan MP PNBP 2025 oleh Diapinar Reza (Kanwil DJPb Sultra).
Selain penyampaian materi, peserta aktif berdiskusi mengenai isu aktual, mulai dari perpanjangan kontrak, mekanisme Digipay, kewajiban perpajakan, hingga teknis sertifikasi pejabat perbendaharaan.
Hasil Nyata: Kompetensi Naik, Akuntabilitas Terjamin
Kegiatan ditutup dengan post test sebagai tolok ukur pemahaman. Hasilnya, 17 peserta berhasil meraih nilai sempurna, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mereka.
Iman Widhiyanto menegaskan bahwa workshop rutin ini merupakan komitmen Kanwil DJPb Sultra dalam memperkuat kompetensi pengelola keuangan Satker.
“Dengan kompetensi yang terasah, pengelolaan APBN di daerah dapat lebih akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman, terutama di era digitalisasi,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Senin, 29 September 2025.
Melalui program berkesinambungan seperti ini, Kanwil DJPb Sultra berharap seluruh pengelola keuangan negara di daerah dapat berperan lebih besar dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas pengelolaan APBN. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
