JAKARTA – Seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK tengah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan itu dilakukan Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam. TK diduga menjalankan peran pengawasan lapangan atas perintah salah satu tersangka.
Peran TK terungkap saat Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Suyudi menjelaskan rantai perintah penyadapan yang bermula dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penjelasan itu membuka babak baru dalam perkara yang sudah menetapkan empat tersangka.
Kasus penyadapan ini menyeret empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Laporan dugaan tindak pidana itu masuk ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber. Penyidik sudah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen.
Rantai Perintah Terungkap di DPR
Suyudi memaparkan alur perintah dalam lima tahap. Perintah diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi, lalu diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Ahrie Sonta saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo, lalu meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit Prabowo dan memerintahkan TK melakukan pengawasan lapangan. Suyudi berkata, “Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance.”
Penyadapan itu diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Perintah disampaikan secara lisan maupun melalui pesan singkat, lalu nomor telepon sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana. Praktik itu disebut menggunakan jalur internal yang dikenal sebagai jalur atensi. Sasaran penyadapan disebut meliputi Presiden Prabowo serta tokoh politik, awak media, pengusaha, dan mahasiswa.
Grup Pesan Dibubarkan, Data Dihapus
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup pesan singkat yang dipakai menyampaikan perintah penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX. Suyudi berkata, “Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX.”
Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari kemudian. Ia juga sudah menjalani sidang etik. Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026, sementara Ahrie Sonta dipecat dari dinas Polri.
Pemeriksaan Etik dan Pidana Berjalan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi pangkat TK pada Jumat, 13 November 2026. Ia menegaskan TK adalah perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal, bukan pensiunan dan bukan pihak luar. Johnny berkata, “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi.”
Johnny menjelaskan TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Keterangan TK juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak secara utuh. Ia berkata, “Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini.”
Hingga kini belum ada keterangan resmi apakah TK berstatus saksi atau akan dinaikkan menjadi tersangka. Polri juga belum merinci nama lengkap maupun jabatan resmi TK. Nama yang beredar dari penelusuran sejumlah media belum dikonfirmasi Polri, sehingga tidak ditulis sebagai fakta dalam artikel ini.
Tiga dari empat tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Listyo Sigit termasuk yang ditahan, sementara Slamet Uliandi tidak ditahan di lokasi yang sama karena alasan kesehatan pascastroke. Perkara ini dijerat pasal berlapis, dengan ancaman hukuman penyadapan hingga 10 tahun, penghilangan data elektronik hingga 8 tahun, dan akses ilegal 6 hingga 7 tahun.
Apa Selanjutnya
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta perkara ini diusut tuntas. Ia menyebut penyadapan terhadap Presiden, tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota Komisi III sebagai perkara serius. Ia berkata, “Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.”
Jumlah sasaran yang disebut Habiburokhman sebagai ribuan tokoh masih berupa dugaan dalam pernyataannya, bukan angka resmi penyidik. Suyudi sendiri menegaskan kewenangan harus dipakai untuk menegakkan hukum, bukan melampauinya. Ia berkata, “Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum.” Penyidikan dan pemeriksaan etik terhadap TK masih berjalan, dan perkembangan berikutnya akan menentukan apakah ada tersangka baru dalam perkara ini.
Komentar