JAKARTA — Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 9,8% dalam survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026. Angka tersebut turun dari 34,9% pada November 2025, atau kehilangan 25,1 poin persentase dalam waktu kurang dari setahun.
Penurunan ini bukan sebatas perubahan angka dalam survei politik. Ketika dibaca bersama temuan mengenai kepuasan terhadap kinerja presiden, penilaian atas kondisi ekonomi-politik, penegakan hukum, serta evaluasi terhadap program pemerintah, hasil tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam hubungan antara pemerintahan Prabowo dan preferensi politik masyarakat yang disurvei.
Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama calon presiden, Prabowo memperoleh dukungan 9,8%. Angka tersebut berada di bawah Dedi Mulyadi yang mencatat 35,5% dan Anies Baswedan sebesar 10,3%. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka memperoleh 8,4%.
SMRC juga menemukan bahwa dukungan terhadap Prabowo turun dari 50,5% menjadi 18,8% dalam tujuh bulan pada simulasi dua calon melawan Dedi Mulyadi.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya mengapa elektabilitas Prabowo turun, melainkan apa yang ditunjukkan penurunan tersebut mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahannya.
Elektabilitas Merosot Tajam dalam Kurang dari Setahun
Data SMRC memperlihatkan perubahan signifikan dalam preferensi responden selama periode survei.
Pada November 2025, elektabilitas Prabowo masih mencapai 34,9%. Dalam survei Februari–Maret 2026, angkanya tercatat 33,3%.
Namun, pada Juli 2026, elektabilitasnya turun menjadi 14,5%, sebelum kembali merosot menjadi 9,8% pada Oktober.
Dengan demikian, dalam kurun November 2025 hingga Oktober 2026, elektabilitas Prabowo kehilangan 25,1 poin persentase. Secara relatif, angka tersebut setara dengan penurunan sekitar 71,9% dari tingkat dukungan pada November 2025.
Pola ini memperlihatkan dua tahap perubahan. Pertama, penurunan tajam antara Februari–Maret dan Juli 2026. Kedua, pelemahan lanjutan hingga Oktober.
Secara politik, perubahan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa preferensi sebagian pemilih terhadap presiden petahana mengalami pergeseran selama periode yang diteliti.
Namun, survei ini tidak membuktikan bahwa seluruh pemilih yang sebelumnya mendukung Prabowo telah kehilangan kepercayaan kepadanya. Data yang tersedia menunjukkan perubahan tingkat dukungan, bukan perjalanan pilihan setiap individu.
Untuk memastikan apakah perubahan tersebut bersifat sementara atau menetap, diperlukan survei lanjutan dengan metodologi yang sebanding.
Pertanda Pertama: Dukungan terhadap Presiden Tidak Lagi Terjamin oleh Status Petahana
Salah satu persoalan yang dapat dibaca dari hasil survei adalah bahwa posisi sebagai presiden tidak otomatis menghasilkan dukungan elektoral yang tinggi dalam simulasi pemilihan.
Dalam simulasi dua nama yang mempertemukan Prabowo dengan Dedi Mulyadi, dukungan kepada Prabowo tercatat 18,8%, sedangkan Dedi memperoleh 69,3%. Sebanyak 12% responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Perubahan ini cukup mencolok jika dibandingkan dengan survei Februari–Maret 2026. Pada periode tersebut, Prabowo masih memperoleh 50,5%, sedangkan Dedi mendapatkan 42,6%.
Pada Juli 2026, posisi keduanya berbalik. Dedi meraih 59%, sementara Prabowo turun menjadi 28,3%. Pada Oktober, jarak tersebut semakin lebar.
Hasil ini menunjukkan bahwa dalam skenario yang diuji, preferensi responden terhadap presiden petahana berubah secara signifikan.
Dalam analisis politik, status petahana biasanya memberikan keuntungan berupa pengenalan publik dan keterkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Namun, keuntungan tersebut tidak dengan sendirinya menjamin dukungan pemilih.
Dukungan terhadap petahana juga dapat berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai hasil pemerintahan, kondisi kehidupan sehari-hari, dan alternatif kandidat yang tersedia.
Meski demikian, simulasi tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan hasil pemilihan presiden mendatang. Pencalonan, koalisi partai, kampanye, dan perubahan situasi nasional masih dapat memengaruhi preferensi masyarakat.
Pertanda Kedua: Penilaian terhadap Kinerja Pemerintahan Berkaitan dengan Pilihan Politik
Temuan penting lainnya terdapat pada hubungan antara kepuasan terhadap kinerja Prabowo dan pilihan calon presiden.
SMRC mencatat bahwa di antara responden yang puas atau sangat puas terhadap kinerja Prabowo, sebanyak 20% memilihnya dalam simulasi semi-terbuka.
Sebaliknya, di antara responden yang kurang puas atau sama sekali tidak puas, hanya 1% yang memilih Prabowo.
Perbedaan ini memperlihatkan hubungan yang kuat antara evaluasi terhadap kinerja presiden dan preferensi politik responden.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bahkan di kalangan responden yang puas terhadap kinerja Prabowo, mayoritas tidak memilihnya dalam simulasi tersebut.
Artinya, kepuasan terhadap presiden tidak otomatis membuat seseorang memilih presiden yang sama apabila pemilihan dilakukan saat survei berlangsung.
Pilihan politik juga dapat dipengaruhi oleh daya tarik kandidat lain, identifikasi politik, preferensi partai, dan pertimbangan yang tidak diukur dalam tabel tersebut.
Pertanda yang perlu diperhatikan adalah adanya jarak antara penilaian terhadap kinerja presiden dan pilihan untuk kembali memilihnya.
Dalam konteks politik, hal ini penting karena dukungan kepada petahana tidak hanya berkaitan dengan kepuasan terhadap pemerintah, tetapi juga dengan seberapa menarik presiden dibandingkan alternatif yang tersedia.
Pertanda Ketiga: Ekonomi Menjadi Salah Satu Titik Sensitif
SMRC menemukan bahwa dukungan kepada Prabowo berbeda menurut penilaian responden terhadap kondisi ekonomi nasional.
Di antara responden yang menilai ekonomi baik atau sangat baik, dukungan kepada Prabowo mencapai 17%. Pada kelompok yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, angkanya hanya 6%.
Pola serupa terlihat dalam penilaian terhadap sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dalam evaluasi mengenai upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok, dukungan terhadap Prabowo mencapai 20% di kalangan responden yang menilai keadaan semakin baik. Angkanya turun menjadi 5% di antara mereka yang menilai keadaan semakin buruk.
Untuk penyediaan lapangan kerja, dukungan kepada Prabowo mencapai 20% di kalangan responden yang menilai keadaan semakin baik, tetapi hanya 4% di antara responden yang menilai tidak ada perubahan.
Sementara itu, dalam evaluasi terhadap pengurangan kemiskinan, dukungan kepada Prabowo mencapai 18% di kelompok yang menilai keadaan semakin baik, dibandingkan 7% pada kelompok yang menilai keadaan tidak berubah maupun semakin buruk.
Pola tersebut mengindikasikan bahwa evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan hasil kebijakan pemerintah berkaitan dengan pilihan politik mereka.
Secara analitis, temuan ini penting karena masyarakat dapat menilai pemerintah bukan hanya dari target pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran program, melainkan juga dari perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, dokumen SMRC tidak menyediakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan elektabilitas Prabowo secara langsung disebabkan oleh kenaikan harga, pengangguran, atau kemiskinan.
Survei ini menunjukkan hubungan antara penilaian responden dan preferensi politik, bukan pembuktian sebab-akibat.
Pertanda Keempat: Penegakan Hukum Berkaitan dengan Dukungan kepada Presiden
Dalam survei tersebut, dukungan terhadap Prabowo juga berbeda berdasarkan penilaian responden terhadap kondisi penegakan hukum nasional.
Sebanyak 19% responden yang menilai penegakan hukum baik atau sangat baik memilih Prabowo. Angkanya turun menjadi 9% di kelompok yang menilai kondisinya sedang dan 4% di kelompok yang menilai buruk atau sangat buruk.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap penegakan hukum berkaitan dengan preferensi pemilih.
Dalam analisis politik, penegakan hukum memiliki arti lebih luas daripada penanganan perkara tertentu. Penilaian masyarakat dapat mencakup persepsi tentang konsistensi aturan, perlakuan yang setara, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas lembaga negara.
Akan tetapi, survei SMRC yang tersedia tidak merinci aspek mana yang paling memengaruhi jawaban responden.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kasus hukum tertentu atau tindakan lembaga tertentu merupakan penyebab langsung turunnya elektabilitas Prabowo berdasarkan data ini saja.
Pertanda yang dapat dibaca adalah bahwa evaluasi terhadap penegakan hukum menjadi salah satu dimensi yang membedakan preferensi politik responden.
Pertanda Kelima: Program Pemerintah Tidak Otomatis Menghasilkan Dukungan Elektoral
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan dua program pemerintah yang secara khusus diperiksa SMRC.
Hasilnya memberikan gambaran tentang perbedaan antara pengetahuan masyarakat terhadap program dan dukungan kepada presiden.
Sebanyak 95,2% responden mengetahui atau pernah mendengar program MBG. Namun, di antara responden yang mengetahui program tersebut, dukungan kepada Prabowo tercatat 9%.
Di kalangan responden yang belum mengetahui MBG, dukungan kepada Prabowo mencapai 20%.
Perbedaan ini tidak berarti bahwa MBG menyebabkan penurunan elektabilitas. Karakteristik kedua kelompok responden dapat berbeda, sementara tabel tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi penyebabnya.
Gambaran yang lebih informatif muncul ketika responden dikelompokkan berdasarkan tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG.
Di antara responden yang sangat puas, dukungan kepada Prabowo mencapai 25%. Angkanya turun menjadi 16% pada kelompok yang cukup puas, 8% pada kelompok yang kurang puas, dan 2% pada kelompok yang sama sekali tidak puas.
Untuk KDMP, dukungan kepada Prabowo mencapai 19% di antara responden yang sangat yakin program tersebut akan berkembang. Angkanya hanya 3% di kalangan responden yang sama sekali tidak yakin terhadap prospek program tersebut.
Temuan ini memperlihatkan bahwa mengetahui sebuah program tidak sama dengan menilai pelaksanaannya secara positif.
Bagi pemerintah, perbedaan tersebut penting. Sosialisasi program dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi belum tentu menghasilkan penilaian positif atau dukungan politik.
Meski demikian, hasil survei tidak membuktikan bahwa MBG atau KDMP secara tersendiri menyebabkan penurunan elektabilitas Prabowo.
Dukungan Pemilih Gerindra Juga Menjadi Perhatian
Dalam simulasi semi-terbuka, hanya 20% pemilih Gerindra yang menyatakan memilih Prabowo, sedangkan 74% memilih calon lain. Dukungan kepada Prabowo juga tercatat relatif rendah di kalangan pemilih partai-partai lainnya.
Angka tersebut dapat menjadi indikasi bahwa preferensi pemilih Gerindra dalam survei tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada Prabowo.
Namun, pemilih partai tidak identik dengan kader, pengurus, atau anggota resmi partai. Karena itu, hasil tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Gerindra mengalami perpecahan internal atau bahwa kader partai telah meninggalkan Prabowo.
Untuk menilai apakah dukungan organisasi politik terhadap presiden benar-benar berubah, diperlukan data terpisah mengenai sikap kader, pengurus, elite partai, serta dinamika koalisi.
Apakah Penurunan Elektabilitas Berarti Prabowo Pasti Kalah?
Tidak. Survei ini tidak dapat digunakan untuk memastikan hasil pemilihan presiden mendatang.
SMRC memang menemukan bahwa dalam simulasi dua nama, Dedi Mulyadi memperoleh 69,3%, sedangkan Prabowo mendapat 18,8%. Namun, hasil tersebut merupakan jawaban responden terhadap skenario hipotetis pada Oktober 2026.
Hasil pemilihan sesungguhnya akan bergantung pada banyak faktor, termasuk siapa yang akhirnya menjadi calon, dukungan partai politik, pembentukan koalisi, kampanye, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perubahan preferensi pemilih.
Simulasi dua nama juga tidak identik dengan pemilihan yang melibatkan banyak kandidat. Hasilnya dapat berbeda ketika pilihan yang tersedia berubah.
Karena itu, kesimpulan yang paling sesuai dengan data adalah bahwa dukungan terhadap Prabowo dalam simulasi SMRC telah menurun tajam, sementara hasil survei menunjukkan hubungan antara preferensi politik dan evaluasi masyarakat terhadap pemerintahannya.
Apakah perubahan tersebut akan bertahan hingga pemilihan mendatang belum dapat ditentukan dari survei ini.
Kesimpulan: Pertanda Pelemahan Dukungan Elektoral dan Tantangan Evaluasi Kinerja
Jika seluruh temuan SMRC dibaca secara bersamaan, terdapat beberapa indikasi penting.
Pertama, preferensi pemilih terhadap Prabowo mengalami perubahan signifikan selama periode survei. Elektabilitasnya turun dari 34,9% menjadi 9,8% antara November 2025 dan Oktober 2026.
Kedua, penilaian terhadap kinerja presiden berkaitan dengan pilihan politik. Dukungan kepada Prabowo berbeda tajam antara responden yang puas dan yang tidak puas terhadap kinerjanya.
Ketiga, evaluasi terhadap ekonomi dan penegakan hukum juga berkaitan dengan preferensi pemilih. Responden yang memberikan penilaian negatif terhadap kedua aspek tersebut cenderung lebih sedikit memilih Prabowo dalam simulasi.
Keempat, pengetahuan masyarakat terhadap program pemerintah tidak otomatis menghasilkan dukungan politik. Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG dan keyakinan terhadap prospek KDMP juga berkaitan dengan preferensi responden.
Kelima, penurunan elektabilitas tidak cukup dijelaskan hanya oleh persaingan antarcalon. Temuan mengenai kinerja pemerintahan dan evaluasi kondisi nasional menunjukkan bahwa perubahan preferensi pemilih juga berkaitan dengan penilaian mereka terhadap keadaan negara.
Namun, temuan-temuan tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh penurunan elektabilitas disebabkan oleh satu faktor tertentu. Survei ini mengukur hubungan statistik dan preferensi pada suatu periode, bukan mengidentifikasi secara definitif penyebab perubahan pilihan setiap responden.
Lantas, pertanda apa yang paling mendasar?
Survei SMRC memberikan indikasi bahwa dukungan elektoral terhadap Prabowo sedang mengalami pelemahan signifikan dan bahwa penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan berkaitan dengan perubahan tersebut.
Angka-angka itu patut diperhatikan karena penurunannya terlihat dalam beberapa periode survei dan muncul dalam lebih dari satu simulasi pemilihan presiden.
Namun, untuk menentukan apakah pelemahan tersebut mencerminkan perubahan yang menetap dalam kepercayaan publik, diperlukan survei lanjutan yang sebanding, data mengenai alasan pemilih mengubah preferensinya, serta pengamatan terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan politik.
Pada akhirnya, ukuran penting bukan hanya seberapa banyak masyarakat mengetahui program pemerintah atau menyatakan puas terhadap presiden, tetapi juga bagaimana penilaian mereka berkembang dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pilihan politik mereka. (MS Network)
Comment