KENDARI — Aliran belanja negara di Sulawesi Tenggara mulai menggeliat di awal 2026.
Pemerintah pusat menggelontorkan Rp3,46 triliun APBN regional, namun di saat bersamaan, tekanan inflasi justru meningkat tajam—menjadi sinyal keras bahwa akselerasi ekonomi belum sepenuhnya stabil.
Di tengah ambisi besar menuju kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, Sultra kini menghadapi dua sisi realitas: pertumbuhan yang impresif, tapi juga tekanan harga yang membayangi daya beli masyarakat.
Ekonomi Tumbuh, Tapi Belum Sepenuhnya Aman
Perekonomian Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan 5,94% (y-on-y) pada triwulan IV 2025—naik dari triwulan sebelumnya. Nilai PDRB mencapai Rp55,03 triliun (harga berlaku) dan Rp32,28 triliun (harga konstan 2010).
Namun, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Pada Februari 2026, inflasi melonjak ke 5,41% (y-on-y).
Kolaka tertinggi: 7,77%
Konawe terendah: 3,57%
Lonjakan harga dipicu terutama oleh:
– Perumahan & energi rumah tangga: +21,68%
– Perawatan pribadi & jasa: +13,68%
– Makanan & minuman: +4,99%
Artinya, kebutuhan dasar masyarakat justru menjadi sumber tekanan terbesar.
APBN Mengalir, Belanja Negara Dipercepat
Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp3.462,97 miliar atau 16,68% dari pagu, tumbuh 10,34% (y-on-y).
Lonjakan ini terjadi karena:
– Tidak ada lagi kebijakan efisiensi seperti awal 2025
– Penyaluran awal DAU Block Grant Rp703 miliar
Namun, beberapa instrumen penting seperti: DAK Fisik, Dana Desa masih tertahan karena menunggu petunjuk teknis.
Pajak Tumbuh, Tapi Tambang Masih Tertahan
Dari sisi penerimaan, negara mencatat lonjakan signifikan:
Total perpajakan: Rp551,09 miliar
Pajak: Rp449,69 miliar (+52,06%)
Kepabeanan: Rp101,40 miliar (+573,07%)
Kenaikan ini didorong oleh:
– Aktivitas belanja pemerintah
– Impor besar-besaran untuk pembangunan smelter
Namun ironisnya, sektor unggulan daerah yakni pertambangan belum optimal, karena masih menunggu penerbitan RKAB Tambang.
BLU Tumbuh, PNBP Ikut Terkerek
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp196,31 miliar (+47,06%).
Yang paling mencolok:
Pendapatan BLU melonjak 1.194,34%, dipicu UKT sektor pendidikan
Sementara PNBP lainnya justru terkontraksi 33,85%
Ini menunjukkan ketergantungan pada sektor pendidikan sebagai penopang sementara penerimaan negara nonpajak.
Transfer Daerah Jadi Penopang Utama
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,82 triliun atau 20,73% dari alokasi, tumbuh 6,21% (y-on-y).
Pendorong utama:
DAK Nonfisik +61,92%
DAU +2,27%
Namun lagi-lagi: DAK Fisik, Dana Desa belum berjalan, menahan efek langsung ke pembangunan riil di lapangan.
Tantangan Nyata: Antara Ambisi dan Realitas
Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan belanja untuk: Ketahanan pangan, Kemandirian energi, hingga Penguatan ekonomi daerah.
Namun di sisi lain: Inflasi tinggi menggerus daya beli, Sektor tambang belum maksimal dan Belanja strategis belum sepenuhnya tersalurkan.
Sulawesi Tenggara kini berada di persimpangan penting: apakah gelontoran APBN mampu benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat, atau justru hanya menguatkan angka di atas kertas? (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment