News
Beranda / News / Bareskrim Geledah Gudang Tangerang Usut Dugaan Makar

Bareskrim Geledah Gudang Tangerang Usut Dugaan Makar

Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat memberikan keterangan pers
Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat memberikan keterangan pers. Sumber: Antara/HO-Divisi Humas Polri

TANGERANG – Bareskrim Polri menggeledah sebuah gudang di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (21/11/2026), sebagai bagian dari penyidikan dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi penggeledahan itu secara singkat saat dihubungi wartawan.

“Tangerang, gudang,” kata Susatyo. Ia belum membeberkan identitas pemilik gudang maupun aktivitas yang berlangsung di lokasi ketika penyidik datang. Rincian hasil penggeledahan itu, kata dia, akan disampaikan dalam konferensi pers. “Disampaikan saat prescon,” ujar Susatyo.

Rangkaian Geledah Sejak Kamis Malam

Penggeledahan gudang itu merupakan kelanjutan dari rangkaian penggeledahan yang dimulai Kamis (19/11/2026) malam. Susatyo menyebut penyidik menyasar lima rumah di wilayah Bogor yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin, serta satu lokasi di Curug, Tangerang. Catatan berbeda muncul soal jumlah lokasi, karena sebagian laporan menyebut empat titik di Bogor dan satu di Curug, sehingga angka pastinya masih diperdebatkan.

Salah satu rumah yang digeledah berada di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Rumah itu terindikasi menjadi posko Kombes Iman Imanuddin. “Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan,” kata Susatyo usai memimpin penggeledahan di lokasi tersebut, Jumat (20/11/2026).

Dari rumah di Cibinong itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk. “Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” ujar Susatyo. Selain itu, perangkat elektronik juga diamankan dari lokasi penggeledahan lainnya untuk diperiksa lebih lanjut.

Veda Ega Jatuh di Moto3 Portugal, Quiles Juara

Susatyo menyebut penyidik telah mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian aktivitas dalam perkara tersebut. Lokasi-lokasi itu tersebar di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, antara lain kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari. Sebelumnya, penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam, yang diduga digunakan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko.

Belum Ada Tersangka Makar

Hingga Sabtu, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan proses masih berjalan dan penyidik masih mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. “Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi, Selasa (17/11/2026).

Sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 saksi. Para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. “Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,” kata Susatyo.

Perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Dalam perkara penyadapan itu, polisi telah menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga dari empat tersangka penyadapan itu kini ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Ahrie dan Eko sebelumnya telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang etik, dan keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Leo/Daniel Runner-up Hong Kong Open 2026

Unsur Makar dan Pasal yang Dipakai

Susatyo menjelaskan penyidik mendasarkan penyidikan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. “Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” ujar Susatyo.

Para pihak yang diduga terlibat dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 ayat (1) dan/atau Pasal 196 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) juncto Pasal 160 juncto Pasal 20 KUHP. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat presiden dan wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan ancaman maksimal pidana mati.

Penyidik memusatkan perhatian pada tiga aspek, yakni pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan. Ketiga aspek itu menjadi dasar penyidik menyusun konstruksi perkara dan mengumpulkan alat bukti. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026 menyatakan penyadapan terhadap presiden mengarah pada dugaan makar.

Dosen hukum pidana Universitas Brawijaya Milda Istiqomah menilai penyidik harus membuktikan hubungan sebab-akibat antara penyadapan ilegal dan dugaan tindakan makar. Milda berkata, “Pertanyaannya, tujuan dari penyadapan ilegal dalam setahun, dari 2025-2026, itu apa? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik.” Ia mempertanyakan apakah informasi yang didapat bertujuan agar presiden tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala negara.

Ekspose Kejagung Ditunda Pekan Depan

Penyidik telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026) untuk melengkapi syarat formil dan administrasi penyidikan. Agenda ekspose atau gelar perkara bersama jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat (20/11/2026) ditunda ke pekan depan. “Ekspose diundur minggu depan karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo.

Verstappen Menangi GP Las Vegas, Norris-Piastri Podium

Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026 menjelaskan polisi telah menerbitkan laporan polisi baru untuk mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal. Ia menegaskan dugaan perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. “Dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujar Suyudi.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Hasil lengkap penggeledahan serta perkembangan penetapan tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers berikutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *