KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merehabilitasi 602 unit rumah tidak layak huni sepanjang 2026 dengan anggaran Rp30,1 miliar dari APBD. Program ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Andi Sumangerukka untuk menangani kemiskinan di daerah. Hingga November 2026, progres rehabilitasi sudah mencapai sekitar 60 persen.
Pemprov Sultra menyalurkan bantuan Rp50 juta untuk setiap penerima, dengan rincian Rp40 juta untuk material dan Rp10 juta untuk tenaga kerja. Program ini tersebar di 17 kabupaten dan kota. Total rumah tidak layak huni di Sulawesi Tenggara diperkirakan sekitar 114 ribu unit, sehingga program tahun ini baru menjangkau sebagian kecil kebutuhan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sulawesi Tenggara Martin Effendi Patulak mengatakan pelaksanaan program terus berjalan di sejumlah daerah. Ia berharap pada akhir November ini sekitar 10 kabupaten dan kota sudah menyelesaikan pekerjaan. Sisanya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Progres 60 Persen, Target Rampung Desember
Martin menjelaskan sebagian besar pekerjaan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun, dengan sisa pekerjaan diselesaikan pada pertengahan Desember. Beberapa daerah bahkan sudah menuntaskan seluruh pekerjaan rehabilitasi. Ia berkata, “Kita berharap pada akhir November ini sekitar 10 kabupaten/kota sudah menyelesaikan pekerjaan. Sisanya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember.”
Program ini bertujuan menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung penanganan stunting. Pemerintah provinsi juga ikut menyukseskan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden. Martin berkata, “Ini merupakan salah satu program prioritas Pak Gubernur untuk penanganan masyarakat miskin, menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendukung penanganan stunting. Kita juga ikut berpartisipasi menyukseskan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden.”
Gubernur Andi Sumangerukka sebelumnya menegaskan penyelesaian masalah kesejahteraan harus dimulai dari rumah. Ia berkata, “Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah.” Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi program perumahan di Kendari pada 12 Oktober 2026.
Empat Daerah Masuk Anggaran 2027
Empat daerah belum memperoleh alokasi rehabilitasi rumah melalui APBD tahun ini, yakni Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Tengah, dan Kota Baubau. Keempat daerah itu direncanakan masuk dalam penganggaran 2027 karena jumlah rumah yang perlu ditangani cukup besar. Martin berkata, “Empat daerah ini membutuhkan penanganan khusus karena jumlah rumah yang perlu ditangani cukup banyak. Sehingga kita rencanakan masuk dalam penganggaran 2027.”
Dana Pusat dan Serapan Tenaga Kerja
Selain dana APBD, pemerintah pusat juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Sulawesi Tenggara dengan alokasi sekitar 10 ribu unit pada 2026. Alokasi itu naik tajam dari 1.129 unit pada 2025. Sulawesi Tenggara tercatat masuk lima besar nasional dalam tingkat kelolosan data calon penerima bantuan perumahan.
Program bedah rumah ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Rapat koordinasi pada 12 Oktober 2026 mencatat program perumahan menyerap 21.484 tenaga kerja dan 359 tenaga pendamping. Perputaran dana seluruh program perumahan di Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.
Bimtek untuk Warga Penerima
Pemerintah provinsi menyiapkan pelatihan tematik bagi 602 warga penerima bantuan rehabilitasi rumah. Tahap awal pelatihan dimulai 16 November 2026 di Kendari, Konawe, dan Kolaka, dengan 40 peserta di setiap daerah. Tim pelatihan turun langsung ke balai desa, dan peserta didorong menjadi wirausaha baru setelah rumahnya diperbaiki.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara La Ode Shalihin mengatakan pelatihan ini sangat bagus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola usaha bagi warga penerima bantuan. Ia berkata, “Ini program Bapak Gubernur. Kami siap menyukseskan sesuai tugas dan fungsi kami.”
“Bimtek ini sangat bagus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola usaha bagi warga penerima RTLH.” Total peserta pelatihan mencapai 602 orang dan dilaksanakan secara bertahap.
Pemerintah provinsi menargetkan penyelesaian rumah tidak layak huni dilakukan secara bertahap dalam lima hingga enam tahun ke depan, dengan sinergi anggaran pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga penerima. Di Kota Kendari, pelatihan tahap awal menjadi bagian dari rangkaian pemberdayaan warga penerima bantuan.
Komentar