JAKARTA – Surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sampai ke Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga Rabu malam, 11 November 2026. Sementara itu, DPR menjadwalkan rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat pada Kamis ini, dan sidang gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tetap berjalan.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIB. Ia menegaskan kabar pengunduran diri itu benar dan surat sudah disampaikan langsung kepada presiden. Namun hingga Rabu malam, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun dari Gibran sendiri kepada publik.
Surat ke MPR Masih Ditunggu
Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar apalagi melihat surat pengunduran diri Gibran hingga Rabu malam. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga mengaku belum mendapat informasi dari Ketua MPR soal surat tersebut. Dua sumber di parlemen memperkirakan surat formal itu akan diserahkan ke MPR pada Kamis, 12 November, sekitar pukul 10.00 WIB.
Ketua Fraksi PAN di MPR Sarifuddin Sudding menyampaikan informasi yang sama soal rencana penyerahan surat pada Kamis pagi. Sampai Kamis pagi, belum ada konfirmasi bahwa penyerahan itu sudah terjadi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada informasi resmi yang diterimanya terkait surat tersebut.
Paripurna HMP Dijadwalkan Kamis
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menyerahkan usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November, di Ruang Rapat Komisi VIII. Rinciannya, PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 1 orang. Jumlah itu sudah melebihi syarat minimal yang berlaku.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan itu akan diproses melalui rapat pimpinan lalu Badan Musyawarah, kemudian dibawa ke rapat paripurna terdekat pada Kamis, 12 November, sekitar pukul 10.00 WIB. Sarifuddin Sudding menyebut rapat paripurna tetap digelar Kamis, tetapi waktunya bergeser ke pukul 12.00 WIB dari jadwal semula pukul 10.00 WIB. Jam rapat dan pencantuman pengajuan hak menyatakan pendapat dalam agenda resmi belum terkonfirmasi dari Sekretariat Jenderal DPR, sehingga jadwal tersebut masih bersifat tentatif.
Sidang PTUN Tetap Berjalan
Sidang lanjutan gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran digelar Kamis ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Agendanya adalah penyerahan bukti surat tambahan dari penggugat dan tergugat. Penggugatnya adalah PT Mercy Toga Kirana, tergugatnya Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran berstatus tergugat II intervensi.
Hakim ketua Febrina Permadi menegaskan sidang tetap berjalan meski penggugat sempat hendak mencabut gugatan. Majelis menolak pencabutan itu dalam sidang 5 November lalu. Perkara ini berakar pada putusan Mahkamah Konstitusi 6 Oktober 2026 yang tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran tamat setara SMA, serta putusan kasasi Mahkamah Agung 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dua Versi soal Saran Prabowo
Pada Selasa, 10 November, Gibran mengatakan Presiden Prabowo menyarankannya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Gibran juga mengatakan tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik berkepanjangan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah versi itu. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak mungkin menganjurkan jalur PTUN karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah final. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar dua setengah jam dengan Presiden, dan Presiden tidak menolak niat tersebut.
Secara konstitusional, Gibran masih menjabat Wakil Presiden sampai surat pengunduran diri diterima MPR dan proses penggantian berjalan. Mekanismenya, surat pengunduran diri ditujukan kepada MPR, MPR bersidang menyatakan kekosongan jabatan, Presiden mengajukan dua nama calon, lalu MPR memilih pengganti paling lambat 60 hari. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Gibran masih berstatus wakil presiden hingga proses itu berjalan.
Comment