JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR memutuskan bulat memakai hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diumumkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto seusai rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Keputusan itu menegaskan sikap Fraksi PDIP setelah sehari sebelumnya partai itu baru menyebut HMP sebagai jalur paling rasional, tanpa keputusan resmi fraksi. Kini, fraksi pemilik 110 kursi di DPR itu menyatakan akan mengambil jalan konstitusi tersebut.
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut, dikutip CNN Indonesia, Rabu siang.
PDIP Bulat: Jalan Konstitusi Lewat HMP
Utut menegaskan seluruh anggota Fraksi PDIP sejalan dalam keputusan tersebut. Fraksi PDIP beranggotakan 110 orang, dan menurut Utut, bila dibutuhkan seluruhnya siap membubuhkan tanda tangan.
“Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya,” ujar Utut.
Pernyataan itu perlu dibaca dengan cermat: angka 110 adalah jumlah anggota Fraksi PDIP dan potensi penandatangan bila dibutuhkan, bukan klaim bahwa 110 orang sudah menandatangani usulan HMP. Artikel CNN Indonesia yang memuat pernyataan Utut juga tidak mempublikasikan daftar nama penandatangan.
Utut merujuk Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar langkah tersebut. Penjelasan lebih rinci soal mekanisme itu, kata dia, akan disampaikan anggota Fraksi PDIP di Komisi III DPR.
“Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan,” ujar Utut.
HMP sendiri bukan pemakzulan. Hak menyatakan pendapat adalah mekanisme DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dan pengajuannya mensyaratkan sedikitnya 25 anggota dari minimal dua fraksi. Usulan itu kemudian harus mendapat persetujuan rapat paripurna DPR.
PKB: HMP Tetap Jalan, Paripurna Terdekat
Dari kubu lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan niat mundur Gibran dan proses HMP di DPR berjalan pada jalur yang berbeda. Kapoksi PKB Muhammad Khozin mengatakan niat mundur adalah hak pribadi Gibran, sementara HMP adalah mekanisme konstitusional DPR yang tetap berjalan.
“Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat.
Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insya Allah tetap berjalan,” ujar Khozin, dikutip Kompas.com, Rabu.
Khozin menyebut komunikasi intensif telah berlangsung di antara anggota dari delapan fraksi. Ia tidak mengatakan delapan fraksi itu sudah resmi mengajukan HMP, melainkan komunikasi antaranggota dari delapan fraksi tersebut terus bergerak.
“Ini kan tidak saling terkait ya. Di sana lembaga eksekutif, di sini lembaga legislatif ya. Jadi apapun sikap yang diambil secara personal oleh Pak Wapres, kita sangat menghormati, karena itu hak konstitusional yang melekat yang bisa ditempuh. Tapi yang jelas mekanisme politik di DPR, hasil komunikasi secara intensif dari anggota yang terdiri dari delapan fraksi ini, ya terus bergerak, tetap berjalan,” kata Khozin.
Soal waktu, Khozin memberi sinyal usulan HMP bisa segera masuk ke paripurna. Ia mengulang frasa yang disampaikannya sehari sebelumnya, bahwa usulan itu akan segera hadir.
“Ongoing ya, proses. Saya kemarin sudah sampaikan coming soon, coming soon. Itu artinya kan segera hadir.
Ya bisa besok, bisa lusa. Paripurna terdekatlah, paripurna terdekat, mudah-mudahan,” kata Khozin.
Pernyataan “bisa besok, bisa lusa” itu merupakan perkiraan, bukan jadwal resmi paripurna. Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi pimpinan DPR tentang tanggal paripurna yang akan membahas usulan HMP.
Angka Penandatangan Masih Klaim, Nama Belum Dibuka
Di tengah keputusan PDIP dan sinyal PKB, satu hal belum berubah: belum ada angka penandatangan baru yang terverifikasi dan belum ada daftar nama yang dipublikasikan. Artikel CNN Indonesia hanya menulis narasi bahwa puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut, tanpa menyebut angka maupun nama.
Angka total penandatangan hingga kini masih mengacu pada klaim satu sumber dari Selasa (10/11/2026), yakni Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS yang menyebut “50-an” anggota, sementara dalam kesempatan lain ia menyebut “48 tanda tangan”. Kedua angka itu saling berbeda dan tidak disertai daftar nama.
Utut sendiri menegaskan Fraksi PDIP tidak menghitung jumlah dalam mengambil keputusan ini. Sikap itu sejalan dengan pernyataannya bahwa yang diputuskan adalah jalan politik dan konstitusi, bukan hitung-hitungan tanda tangan.
Dengan keputusan PDIP, syarat minimal 25 pengusul dari dua fraksi secara hitung-hitungan makin mudah terpenuhi bila fraksi lain ikut. Namun, syarat formal itu baru terpenuhi bila usulan benar-benar diajukan secara tertulis dan disetujui paripurna. Sampai Rabu siang, penyerahan resmi usulan HMP ke pimpinan DPR belum diumumkan.
Jalur Hukum dan Politik Berjalan Beriringan
Perkembangan di DPR ini berjalan beriringan dengan jalur hukum yang ditempuh Gibran. Seusai menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, Gibran menyatakan akan tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) soal peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Rencana itu berbenturan dengan penilaian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 sudah final dan mengikat, serta memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK. Hingga Rabu siang, belum ada konfirmasi langsung dari Kemendikdasmen soal PK tersebut.
Sidang lanjutan perkara gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran di PTUN Jakarta, perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Sidang itu menjadi ujian pertama jalur hukum yang dipilih Gibran, sementara jalur politik di DPR bergerak menuju paripurna.
Sejumlah hal masih terbuka hingga Rabu siang. Hasil rapat pimpinan DPR belum diumumkan, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, dan belum ada pernyataan baru dari Ketua DPR Puan Maharani maupun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Gibran sendiri masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Keputusan bulat Fraksi PDIP hari ini memastikan HMP tidak lagi sekadar wacana antarfraksi. Bila usulan itu benar masuk paripurna terdekat seperti disinyalkan PKB, DPR akan segera diuji apakah dukungan politik terhadap HMP sebesar yang diklaim selama ini.
Comment