JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya tetap melawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah. Pernyataan Syahganda itu dimuat detik.com pada Selasa (10/11/2026) pukul 23.09 WIB dan dikutip CNN Indonesia pada Rabu (11/11/2026) pukul 06.05 WIB. Bantahan tersebut membuat kini ada dua versi yang bertentangan secara terbuka dari dalam pemerintahan mengenai apa yang sebenarnya disampaikan Presiden kepada Gibran.
Gibran sebelumnya menyampaikan kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, bahwa salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Versi itu kini dibantah Syahganda. Menurut dia, tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran melakukan perlawanan hukum lagi, karena pandangan hukum Presiden diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda: Saran Presiden Diwakili Yusril
Syahganda menegaskan bahwa saran Presiden yang benar adalah yang disampaikan Yusril. “Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan, “Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran.”
Syahganda juga mengaitkan pernyataan Yusril dengan pembicaraan Yusril bersama Presiden. “Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” ujarnya. Pernyataan itu merujuk pada penjelasan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final and binding dan putusan MA sudah final, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh.
Yusril sendiri menegaskan tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan MA tersebut. “Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril. Dengan demikian, versi Gibran dan versi pemerintah kini bertolak belakang di ruang publik: Gibran menyebut Presiden menyarankan fight di PTUN, sementara Kabakom menyatakan saran Presiden justru sejalan dengan Yusril, yakni tidak ada celah hukum lagi.
Denny Sebut Rencana PTUN Pembangkangan
Dari kubu penggugat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai rencana Gibran melawan di PTUN dan mengajukan PK sebagai pembangkangan terhadap putusan dua mahkamah. Denny menyampaikan penilaian itu dalam konferensi pers virtual yang disiarkan kanal YouTube PKAD, Selasa (10/11/2026). “Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht (berkekuatan hukum tetap, red). Nah, pernyataan Wapres Gibran fight melalui PTUN serta PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan,” kata Denny.
Denny bahkan memakai istilah yang lebih keras untuk langkah tersebut. “Saya menyebutnya sebagai pembangkangan terhadap putusan dua mahkamah, constitutional disobedience. Pembangkangan terhadap konstitusi,” ujarnya. Menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara MA, dan Kemendikdasmen pun tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK karena putusan MK menegaskan tidak boleh ada PK untuk perkara yang menguji ijazah.
Denny menyatakan pihaknya siap menghadapi Gibran di PTUN. “Kami adalah pihak penggugat dalam PTUN dan kami siap untuk tetap hadir di persidangan. Kami akan berkoordinasi dengan Subhan Palal,” katanya. Subhan Palal adalah pemohon dalam perkara di MA. Denny juga menyebut putusan sela PTUN Jakarta telah menolak permohonan intervensi Gibran, sehingga Gibran tidak bisa masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Sidang lanjutan perkara 255/G/2026/PTUN.JKT dijadwalkan Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Reuni 212 dan PAN Desak Proses Jalan Terus
Tekanan dari luar parlemen juga bertambah. Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (Persada) 212 mengumumkan akan menggelar Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 di Jakarta untuk mendesak pemakzulan Gibran. Pengumuman itu disampaikan dalam jumpa pers di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Sebelum reuni, mereka akan menggelar Ijtima Ulama pada akhir November 2026 untuk menyusun aksi lanjutan.
“Sesudah Ijtima Ulama nanti insyaallah kita akan mengadakan aksi-aksi yang berjilid-jilid sampai dengan Gibran ini dimakzulkan. Kita akan terus menuntut agar DPR segera memakzulkan Gibran Rakabuming,” kata Yusuf Muhammad Martak dari GNPF Ulama. Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas menambahkan, “Namun demikian kami dari Front Persaudaraan Islam dan GNPF Ulama serta Persada 212 tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran.”
Dari parlemen, Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Guntur Sasono menilai pengunduran diri Gibran tidak perlu menunggu putusan PTUN. “Saya kira kalau memang dia (Gibran) mau mundur, ya mundur saja. Tidak perlu menunggu putusan PTUN,” kata Guntur kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Ia juga menyebut komunikasi antarfraksi di MPR dan DPR akan berjalan dalam satu atau dua hari ke depan untuk membahas mekanisme yang akan ditempuh.
Guntur turut mengutip pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa Presiden tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. “Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Sebagaimana kita dengar Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden tidak menolak,” ujarnya. Pernyataan itu sejalan dengan penjelasan Prasetyo sebelumnya bahwa Istana menghormati proses yang berjalan di DPR, tetapi tidak mengubah fakta bahwa hingga kini belum ada surat pengunduran diri tertulis dari Gibran.
HMP Tetap Berjalan, Rapim Belum Beri Hasil
Di DPR, proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Gibran tetap berjalan, tetapi belum ada keputusan formal yang diumumkan hingga Rabu pagi. Rapat pimpinan DPR dilaporkan sedang berjalan pada Selasa malam untuk membahas aspirasi fraksi mengenai tindak lanjut putusan MA, tanpa hasil yang diberitakan. Angka penandatangan HMP pun tidak berubah: klaim “50-an” anggota dari sejumlah fraksi masih bersumber dari satu orang, Mardani Ali Sera dari PKS, dan daftar nama penandatangan belum dipublikasikan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya mengaku tidak tahu apakah surat usulan HMP sudah masuk ke pimpinan DPR atau belum, sehingga klaim bahwa surat sudah disampaikan ke pimpinan masih sebatas pernyataan satu pihak. Pimpinan DPR menyatakan hanya menampung aspirasi dan akan mengkaji argumentasi, dasar hukum, jumlah pengusul, serta sebaran fraksi sebelum membawanya ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Hingga Rabu pagi, belum ada jadwal paripurna maupun pemungutan suara yang diumumkan.
Belum ada pula pernyataan baru dari Ketua DPR Puan Maharani maupun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sejak Selasa siang. Puan terakhir berbicara pada Selasa pukul 14.33 WIB, sementara Dasco terakhir pada Selasa pukul 06.03 WIB. Gibran sendiri tidak mengeluarkan pernyataan baru setelah buka suara pada Selasa pukul 17.37 WIB, dan tidak ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan atau dipublikasikan. Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan tetap bekerja seperti biasa, sebagaimana ditegaskan sejumlah pejabat Istana.
Konfirmasi langsung dari Kemendikdasmen soal PK juga belum ada. Yusril sebelumnya memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resmi, tetapi itu merupakan perkiraan Yusril, bukan pernyataan resmi kementerian. Denny dan sejumlah pakar menilai Kemendikdasmen tidak memiliki dasar mengajukan PK. Dengan dua versi soal saran Presiden yang kini terbuka, pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekadar soal ijazah, melainkan soal siapa yang benar-benar menyampaikan sikap Presiden: Gibran atau para pembantunya.
Comment