JAKARTA – Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di alamat perlinsos.kemensos.go.id mulai berlaku secara nasional pada Selasa, 10 November 2026. Portal milik Kementerian Sosial (Kemensos) itu menjadi kanal resmi bagi warga untuk mendaftar atau mengusulkan diri sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara mandiri, tanpa harus datang ke kantor dinas sosial. Sasaran pendaftaran ini adalah keluarga yang masuk desil satu sampai empat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), atau 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Hingga 5 November 2026, sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem, atau sekitar 39,2 persen dari target nasional 48 juta keluarga. Artinya, masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu didaftarkan sebelum akhir Desember 2026. Laju pendaftaran saat ini sekitar 377 ribu keluarga per hari, padahal untuk mengejar target dibutuhkan kecepatan sekitar 521 ribu keluarga per hari.
Cara Daftar Lewat Portal Perlinsos
Untuk mendaftar, warga membuka perlinsos.kemensos.go.id lalu memilih menu Masuk Dengan IKD dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah itu, sistem meminta verifikasi wajah untuk memastikan pendaftar adalah pemilik NIK yang bersangkutan. Di dalam portal, pendaftar memilih program yang diajukan, yakni PKH, BPNT, atau keduanya, lalu melengkapi data pendukung termasuk nomor ID pelanggan PLN sebanyak 12 digit.
Bagi warga yang belum memiliki IKD, identitas digital itu perlu diaktifkan terlebih dahulu. Caranya, unduh aplikasi IKD di Play Store atau App Store, isi NIK, alamat surel, dan nomor telepon, lalu lakukan swafoto untuk verifikasi wajah. Setelah itu, pendaftar datang ke kantor Dukcapil atau kecamatan untuk memindai kode QR dari petugas, memasukkan kode aktivasi yang dikirim ke surel, dan membuat PIN enam digit. Warga yang tidak memiliki ponsel pintar atau kesulitan memakai aplikasi dapat dibantu Agen Perlinsos di desa dan kelurahan, dan seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya.
Daftar Belum Berarti Otomatis Dapat Bansos
Pemerintah menegaskan bahwa mendaftar di portal tidak otomatis membuat seseorang menerima bantuan sosial. Setiap pengajuan tetap harus melewati verifikasi dan penetapan kelayakan sesuai ketentuan masing-masing program. Kelayakan dinilai melalui sistem berbasis DTSEN yang terhubung dengan data administratif lintas instansi, bukan ditentukan oleh petugas di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang dapat menentukan penerima bantuan secara manual. “Yang menilai nanti sistem, bukan orang lagi. Jadi menteri pun tidak bisa menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak, termasuk gubernur, bupati, pendamping, camat, lurah. Tidak ada satu pun yang bisa menentukan seseorang dapat bansos atau tidak,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem akan mengelompokkan warga ke dalam kategori layak menerima bantuan tunai, layak menerima bantuan nontunai, layak menerima keduanya, atau tidak layak. Data kepemilikan tanah dan kendaraan ikut dicocokkan, sehingga warga yang dinilai mampu, misalnya memiliki mobil atau tanah luas, dapat dikategorikan tidak layak menerima bantuan. “Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” kata Tito dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Agen dan Pemda Dikerahkan Kejar Target
Untuk mengejar target 48 juta keluarga, Kemensos mengandalkan lebih dari 1,05 juta Agen Perlinsos yang sudah terdaftar. Namun, baru sekitar separuhnya yang aktif membantu warga melakukan registrasi, yakni sekitar 502 ribu agen menurut dasbor Kemensos per 6 November 2026. Gus Ipul meminta pemerintah daerah mengerahkan aparatur sipil negara, pendamping sosial, perangkat desa, hingga pengurus RT dan RW untuk membantu pendaftaran warga.
“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak. Ini yang kita harapkan bisa didorong supaya bergerak,” kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi percepatan registrasi ulang Perlinsos Digital, Jumat, 6 November 2026. Rapat yang dipimpin Tito Karnavian itu turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah dari sekitar 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Sejauh ini baru dua provinsi yang melampaui capaian registrasi 50 persen, yakni Aceh sebesar 51,2 persen dan Bali 50,7 persen. Luhut mengingatkan sejumlah daerah masih berada di bawah 10 persen dan menargetkan percepatan registrasi hingga satu juta keluarga per hari. Tito mengusulkan evaluasi capaian daerah setiap pekan serta insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja pendaftaran terbaik, dan meminta setiap daerah membentuk tim percepatan yang dipimpin kepala dinas sosial.
Penyaluran Digital Ditargetkan Kuartal I 2027
Pendaftaran yang masuk lewat portal disiapkan untuk penyaluran bantuan sosial tahun 2027. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027, bila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. “Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027,” kata Gus Ipul.
Dalam skema baru itu, calon penerima yang dinilai berpotensi layak dapat menominasikan rekening bank milik sendiri untuk penyaluran bantuan. Dengan cara itu, pemerintah tidak lagi perlu membuka rekening kolektif, yang selama ini membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Perubahan tersebut menjadi bagian dari peralihan penyaluran bansos ke skema transfer tunai langsung kepada penerima yang berhak.
Digitalisasi juga diharapkan memangkas waktu pengurusan yang selama ini panjang. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Yessi Arnaz Ferari menyebut proses bisnis bansos secara manual sebelumnya memakan waktu 75 sampai 200 hari, dari pendaftaran hingga penyaluran. Melalui pendaftaran berbasis infrastruktur publik digital, proses tersebut dapat dipangkas menjadi satu menit sampai enam jam. Uji coba di Bali menunjukkan kesalahan penolakan terhadap warga yang berhak turun 24,1 persen, sementara kesalahan pemberian kepada warga yang tidak berhak turun 4,1 persen.
Comment