MAKASSAR — Ancaman terhadap jurnalis perempuan adat dinilai semakin serius.
Mulai dari intimidasi, kekerasan digital, hingga tekanan saat meliput konflik hak masyarakat adat kini menjadi tantangan nyata di berbagai daerah di Indonesia.
Merespons situasi itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja sama dengan Tempo Witness dan didukung International Programme for the Development of Communication (IPDC) UNESCO menggelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Jurnalis Masyarakat Adat (JMA) bertajuk “Meningkatkan Keselamatan Jurnalis Perempuan Adat yang Meliput Isu-isu Hak Masyarakat Adat” di Makassar, 18–21 Mei 2026.
Pelatihan ini diikuti 14 jurnalis perempuan adat dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Bali, Jayapura, Maluku, Maluku Utara, Papua Selatan, Sulawesi Selatan hingga Tana Luwu.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis perempuan adat dalam menghadapi berbagai risiko keamanan saat meliput persoalan hak-hak masyarakat adat.
Kepala Unit Komunikasi dan Informasi Kantor Regional UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze, menegaskan pentingnya peran jurnalis di tengah meningkatnya ancaman global terhadap kebebasan pers dan keselamatan pekerja media.
“Media yang bebas, independen, dan pluralistik sangat penting untuk memahami berbagai tantangan di sekitar kita serta menjalankan hak-hak kita,” ujar Ana dalam sambutan yang disampaikan secara daring.
Ia juga menyoroti tingginya ancaman terhadap jurnalis perempuan, termasuk kekerasan daring dan ancaman fisik yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis serta keberlanjutan profesi mereka.
Data UNESCO menunjukkan lebih dari 70 persen jurnalis lingkungan pernah mengalami serangan atau tekanan, sementara sekitar tiga dari empat jurnalis perempuan mengalami kekerasan daring. Kondisi itu dinilai menunjukkan kebutuhan mendesak akan ruang pembelajaran dan sistem dukungan kolektif bagi jurnalis, khususnya mereka yang bekerja bersama komunitas rentan dan wilayah masyarakat adat.
Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Sulawesi Selatan, Tendri Itti, mengatakan pelatihan tersebut penting karena masyarakat adat selama ini masih menghadapi diskriminasi, perampasan wilayah adat hingga pemaksaan kebijakan yang merugikan komunitas adat.
Menurutnya, minimnya dokumentasi dan pemberitaan mengenai kondisi riil di wilayah adat membuat suara masyarakat adat kerap tidak terdengar.
“Peran Jurnalis Masyarakat Adat khususnya perempuan sangat penting untuk menyuarakan kehidupan dan perspektif komunitas adat yang selama ini jarang dipublikasikan. Yang sering muncul justru diskriminasi, perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan stigma terhadap Masyarakat Adat,” ujarnya.
Selama empat hari pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai risiko hukum dan fisik terhadap jurnalis perempuan adat, keamanan digital, hingga isu psikososial. Sesi pelatihan difasilitasi oleh dua pemateri dari Tempo Witness, yakni Harry Surjadi dan Agung Sedayu.
Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan UNESCO dalam memperkuat keselamatan jurnalis dan kebebasan pers, sekaligus mendukung penyusunan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan jurnalis perempuan adat serta produksi liputan mendalam mengenai isu-isu masyarakat adat.
Melalui pelatihan tersebut, AMAN berharap jaringan Jurnalis Masyarakat Adat antarwilayah semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya jurnalisme yang aman, kritis, berbasis komunitas, serta berpihak pada hak-hak masyarakat adat. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment