JAKARTA — Perubahan besar mengguncang jajaran penegakan hukum di Sulawesi Tenggara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi merotasi posisi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dalam pelantikan besar-besaran pejabat eselon II di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu (29/4/2026).
Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Sugeng Riyanta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang baru.
Ia menggantikan posisi sebelumnya yang kini diisi oleh Abdul Qohar AF, yang dipromosikan menjadi Kajati Jawa Timur.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menegaskan pesan keras: tidak ada toleransi bagi pejabat yang tersandung masalah integritas.
“Jabatan bukan hanya sebatas kewenangan, tetapi alat strategis untuk menjawab tantangan zaman. Tidak boleh lagi bekerja secara business as usual,” tegas ST Burhanuddin.
Sultra Jadi Etalase, Kajati Baru Dituntut Gerak Cepat
Penunjukan Kajati baru di Sulawesi Tenggara dinilai strategis. Wilayah ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga isu penegakan hukum yang semakin kompleks.
Jaksa Agung mengingatkan bahwa para Kajati adalah “etalase” institusi di daerah. Artinya, wajah Kejaksaan di mata publik sangat ditentukan oleh kinerja mereka di lapangan.
Sugeng Riyanta pun dituntut tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga adaptif menghadapi era digital dan disrupsi informasi. Penguasaan ruang digital disebut menjadi keharusan untuk melawan disinformasi dan menjaga kepercayaan publik.
Pegawai Bermasalah Disikat
Dalam pidatonya, ST Burhanuddin juga menyinggung fakta mengkhawatirkan: masih adanya pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026.
Sebagai respons, ia menegaskan kebijakan tanpa kompromi:
– Tidak ada promosi bagi pegawai dengan catatan pelanggaran
– Pengawasan melekat wajib diperketat
– Tanggung jawab penuh ada di tangan pimpinan
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi internal Kejaksaan tidak lagi bersifat normatif, melainkan masuk fase penindakan tegas.
Era Baru Kejaksaan: Tinggalkan Pola Lama
Menghadapi era Revolusi Industri 5.0, Kejaksaan didorong untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak adaptif. Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan kecepatan respons menjadi tuntutan baru.
Jaksa Agung bahkan meminta para pejabat memaknai jabatan ini sebagai “penugasan terakhir”, agar bekerja total dan meninggalkan jejak pengabdian yang nyata.
“Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri,” pungkasnya.
Rotasi Nasional, Dampak Lokal di Sultra
Pelantikan ini mencakup puluhan pejabat tinggi, termasuk Kajati di berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Utara.
Namun, bagi Sulawesi Tenggara, pergantian pucuk pimpinan ini menjadi momentum penting.
Publik kini menanti: apakah Kajati baru mampu menjawab tantangan besar di daerah yang kaya sumber daya namun sarat persoalan hukum?
Satu hal yang pasti, pesan dari pusat sudah jelas—era kompromi telah berakhir. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment