News Kolut
Home / Sultra / Kolut / Pembangkangan Birokrasi: OPD Absen Massal di Kolaka Utara, Sultra

Pembangkangan Birokrasi: OPD Absen Massal di Kolaka Utara, Sultra

Deretan kursi kosong perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (27/4/2026). PPID

KOLAKA UTARA – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (27/4/2026), mendadak jadi sorotan.

Deretan kursi yang biasanya dipenuhi perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru tampak banyak kosong—memicu dugaan kuat adanya pembangkangan dalam tubuh birokrasi daerah.

Rapat tersebut membahas penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, sekaligus persetujuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda. Namun, absennya sejumlah OPD membuat jalannya forum strategis ini terasa janggal.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Muhammad Idrus, secara tegas menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai ketidakhadiran OPD dalam forum resmi DPRD bukan sekadar kelalaian, melainkan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya disiplin ASN.

“Biasanya kursi OPD penuh, tapi kali ini terlihat banyak yang kosong. Ini harus menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.

TNI AU Bangun Kekuatan di Timur, Sultra Disiapkan Jadi Basis Jet Tempur

Menurut Idrus, kehadiran ASN dalam rapat paripurna bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen dalam mendukung proses pengambilan kebijakan daerah. Terlebih, agenda yang dibahas menyangkut LKPJ kepala daerah dan penetapan regulasi strategis.

“Ini menyangkut tanggung jawab. Kalau forum penting seperti ini saja diabaikan, tentu menjadi catatan serius,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti molornya rapat akibat kendala teknis, seperti perangkat pengeras suara (mic) yang belum siap digunakan.

Ia menilai hal tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh Sekretariat DPRD.

“Hal-hal teknis seperti ini tidak boleh terulang. Semua harus disiapkan dengan matang,” katanya.

Wali Kota Kendari Siska Akui Kinerjanya Belum Optimal

Idrus menekankan bahwa pembenahan disiplin ASN dan peningkatan profesionalisme harus menjadi prioritas.

Ia mengingatkan seluruh OPD agar lebih serius menjalankan tanggung jawabnya demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ke depan, rapat-rapat resmi harus berjalan tertib, profesional, dan tepat waktu,” pungkasnya. (MS Network)

Simak Berita Lainnya di WA Channel disini

Koalisi Save Routa Konawe Ultimatum PT SCM: Bangun Smelter Nikel atau Angkat Kaki

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top News

01

Janji Smelter Nikel di Routa Menguap, Tanah Adat Terus Dikeruk

02

Satgas PKH Sita Lahan Tambang Emas PT Panca Logam Makmur di Bombana

03

Investasi Rp181,58 Triliun di Pomalaa, IPIP akan Serap 10.000 Tenaga Kerja

04

Sultra Industrial Park (SIP) akan Dibangun di Bombana, Siapa Investornya?

05

Breaking News: Gempa M5,1 Guncang Wakatobi, Tidak Berpotensi Tsunami

Berita Terbaru






Iklan Promosi Mediasultra.com

Media Politik






Kendari Hits