JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap celah serius dalam pengawasan pajak sektor nikel.
Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II), BPK menilai sistem yang berjalan saat ini belum optimal dan berisiko menggerus penerimaan negara.
Temuan ini menjadi alarm keras di tengah besarnya kontribusi industri nikel terhadap ekonomi nasional.
BPK menilai prosedur pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum memadai, sehingga efektivitas peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) masih jauh dari harapan.
“Salah satu kelemahan utama terletak pada pengujian risiko spesifik di sektor nikel yang belum dilakukan secara menyeluruh,” demikian dikutip dari laporan BPK, Jumat (24/4/2026).
Pengawasan belum mengintegrasikan perbandingan antara laporan peredaran usaha dalam SPT Tahunan dengan estimasi berbasis Harga Patokan Mineral (HPM) nikel yang tercantum dalam SPOP.
Lebih jauh, BPK menemukan bahwa pengawasan juga belum menyandingkan data harga jual riil dengan hasil analisis kualitas dan kuantitas dari surveyor. Celah ini membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian laporan yang berpotensi merugikan negara.
Masalah lain muncul dalam pemeriksaan terhadap sejumlah WP.
BPK mencatat adanya inkonsistensi dalam pengujian, mulai dari koreksi biaya penyusutan, penggunaan metode pooling of interest, kewajaran harga penjualan, hingga pemanfaatan kompensasi kerugian lintas tahun pajak.
Akibat berbagai kelemahan tersebut, pengawasan pajak dinilai belum efektif dalam mendorong kepatuhan.
Dampaknya jelas: potensi penerimaan negara dari sektor nikel belum tergarap maksimal, padahal komoditas ini menjadi tulang punggung hilirisasi nasional.
Sebagai langkah perbaikan, BPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Arahan tersebut mencakup penguatan regulasi terkait kompensasi kerugian serta pengetatan prosedur pemeriksaan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta melakukan evaluasi berjenjang dan tidak menutup kemungkinan melakukan pemeriksaan ulang hingga penyelidikan bukti permulaan terhadap WP yang terindikasi bermasalah.
Temuan ini mempertegas bahwa di balik gemerlap industri nikel, masih ada pekerjaan rumah besar dalam memastikan negara tidak kehilangan haknya dari sektor pajak. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment