KENDARI – Perhelatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang seharusnya menjadi momentum perayaan justru diwarnai kegaduhan.
Polemik lapak UMKM di kawasan eks MTQ Kendari mencuat sebelum event dimulai, memicu protes pedagang, ketegangan di DPRD, hingga intervensi pemerintah daerah.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, akhirnya angkat bicara dan mengungkap kronologi awal penataan kawasan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan tenan UMKM berawal dari dialog langsung dengan pedagang kaki lima sekitar enam bulan lalu.
Saat itu, para pedagang meminta difasilitasi agar bisa berjualan secara tertib di dalam kawasan eks MTQ. Pemerintah pun merespons dengan menyiapkan infrastruktur lapak.
“Awalnya hanya sekitar 50 pedagang yang terdata lengkap. Tapi saya bangunkan 100 tenan agar semua bisa tertampung,” ujarnya Kamis (23/4/2026).
Namun, setelah fasilitas tersedia, jumlah pedagang justru terus membengkak di luar data awal. Kondisi ini memicu persoalan baru dalam penataan dan distribusi lapak.
“Setelah kita bangunkan, jumlahnya justru terus bertambah,” kata gubernur dengan nada heran.
Isu Tarif Rp900 Ribu Picu Ketegangan
Kisruh semakin memanas ketika muncul isu tarif lapak mencapai Rp900 ribu per unit. Angka ini langsung menuai reaksi keras dari DPRD Sultra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Muhammad Poli, secara terbuka mempertanyakan dasar penetapan tarif tersebut.
Ia menilai angka itu tidak rasional dan jauh melampaui ketentuan dalam peraturan daerah.
“Kalau dihitung sesuai perda, itu hanya sekitar Rp200 ribuan. Kenapa bisa melonjak jadi Rp900 ribu?” tegasnya.
Ketegangan di ruang rapat pun tak terhindarkan, bahkan sempat diwarnai aksi gebrak meja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.
Perumda Buka Suara: Biaya Operasional Tinggi
Menanggapi polemik yang berkembang, Direktur Perumda Sultra, Akhmad Rizal, menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan eks MTQ membutuhkan biaya operasional yang tidak kecil.
Ia merinci kebutuhan bulanan, mulai dari listrik sekitar Rp25 juta, pengelolaan sampah Rp10 juta, hingga biaya keamanan dan operasional lainnya.
“Totalnya puluhan juta rupiah. Ini harus ditopang dari iuran pedagang agar kawasan tetap terkelola dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tarif Rp900 ribu yang beredar belum pernah ditetapkan secara resmi.
“Belum ada keputusan tarif sebesar itu. Semua masih akan dibahas,” ujarnya.
Gubernur: Jangan Sepihak, Harus Disepakati
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa penetapan tarif tidak boleh dilakukan sepihak oleh pengelola.
Ia meminta adanya dialog terbuka dengan para pedagang untuk menentukan angka yang adil.
“Kalau mau tentukan harga, harus duduk bersama. Cari yang paling pas,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski sewa merupakan konsekuensi dari penggunaan aset daerah, prinsip keadilan tetap harus dikedepankan agar tidak memberatkan pelaku UMKM.
Pemkot Turun Tangan, Pedagang Dicarikan Solusi
Di tengah polemik yang belum mereda, Pemerintah Kota Kendari ikut turun tangan. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menawarkan solusi sementara dengan menyediakan lokasi alternatif bagi pedagang.
“Silakan berjualan sementara di kawasan kantor Pemkot, sambil kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak cukup dilakukan melalui rapat, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan.
Kisruh Bayangi Event Besar Daerah
Polemik lapak UMKM ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Penataan yang awalnya ditujukan untuk menata kawasan justru berubah menjadi sumber konflik.
Jika tidak segera diselesaikan, kisruh ini berpotensi mengganggu jalannya event HUT Sultra sekaligus merusak kepercayaan pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment