KENDARI — Ketimpangan pembagian keuntungan tambang nikel antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan tajam.
Anggota Komisi XII dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dipo Nusantara, secara terbuka mendorong evaluasi total skema bagi hasil yang dinilai belum berpihak pada daerah penghasil seperti Sulawesi Tenggara.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Kendari, Rabu (15/4/2026), Dipo menegaskan bahwa posisi strategis Sultra sebagai pusat nikel nasional belum sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya.
“Kalau kita lihat data, Kendari ini secara tidak langsung sudah menjadi pusat nikel Indonesia. Tapi kenyataannya, masih banyak desa tertinggal dan lingkungan yang terdampak,” ujarnya.
Ia menyoroti ketimpangan serius dalam tata kelola pertambangan.
Menurutnya, pemerintah pusat menikmati porsi keuntungan yang jauh lebih besar, sementara daerah justru menanggung beban kerusakan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.
“Pusat harus introspeksi. Jangan sampai pusat terima besar, tapi daerah penghasil justru tertinggal dan sungainya tercemar,” tegasnya.
Dorongan evaluasi ini dinilai mendesak, mengingat masifnya eksploitasi sumber daya nikel di Sultra yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan pembangunan.
Dipo menekankan bahwa regulasi pembagian hasil harus direvisi agar lebih adil dan proporsional.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa masa depan industri nikel Indonesia tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi harus diperkuat agar memberikan nilai tambah nyata bagi daerah.
Dalam diskusinya dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Dirjen Minerba, ia mempertanyakan arah kebijakan industri nikel ke depan.
“Apakah kita hanya akan terus ekspor nikel mentah, atau mulai serius mengembangkan baterai? Ini penting agar alam kita tidak rusak sia-sia dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa keadilan dalam pembagian manfaat, potensi besar nikel justru berisiko memperlebar ketimpangan dan mempercepat kerusakan lingkungan.
Isu ini kembali menguatkan satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari ledakan industri nikel Indonesia? (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment