KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tenggara masih menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan dalam menyelaraskan dokumen perencanaan anggaran dengan kebijakan fiskal nasional.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Transfer Knowledge yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan topik “Penilaian Keselarasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)” belum lama ini.
Kegiatan ini dimulai dengan forum internal Gugus Kendali Mutu (GKM), yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb, Adib Adli. Ia menekankan pentingnya sinergi fiskal dalam mendukung tiga fungsi utama kebijakan fiskal: alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.
Dalam pemaparan materi utama, Kepala Seksi PPA II A, Aditia, menguraikan sejumlah hambatan yang masih dihadapi dalam proses penyelarasan antara kebijakan fiskal nasional dan daerah. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi:
– Ketidaksesuaian jadwal antara penetapan RKPD daerah dengan RKP nasional;
– Belum optimalnya pemanfaatan KEM-PPKF sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS di berbagai daerah;
– Terbatasnya akses informasi mengenai pagu indikatif saat penyusunan RKPD.
Peran Strategis Kanwil DJPb dalam Harmonisasi Fiskal
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2024, Kanwil DJPb memiliki peran penting dalam membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Salah satu tugas utamanya adalah menilai keselarasan antara Rancangan KUA-PPAS kabupaten/kota dengan dokumen KEM-PPKF.
Penilaian ini mencakup lima aspek kunci mulai dari Target kinerja makro, Program prioritas nasional, Arah kebijakan fiskal, Pemenuhan belanja wajib, dan Aspek penilaian tambahan lainnya.
Penilaian ke depan akan dilakukan melalui Aplikasi SIKD Next Generation menggunakan Modul Sinerfis, yang mendukung proses monitoring oleh Kanwil DJPb dan Pemerintah Provinsi.
Audiensi Strategis Bersama Pemprov Sultra
Sebagai lanjutan kegiatan, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara bersama KPPN Kendari mengadakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sultra. Pertemuan tersebut diterima oleh Plt. Kepala BPKAD sekaligus Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sultra, Hasrullah, S.STP., M.Si.
Dalam forum tersebut, Hasrullah mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemda, khususnya belum tersedianya referensi program prioritas nasional secara final dalam sistem SIPD RI. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan tagging program yang relevan dengan prioritas nasional.
Meski begitu, pihak Pemprov menyambut baik inisiatif DJPb dan menyatakan kesiapan untuk meningkatkan sinergi demi mewujudkan perencanaan anggaran yang terintegrasi dan berorientasi nasional.
Adapun kegiatan Transfer Knowledge ini menjadi momen strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengakselerasi penyelarasan dokumen perencanaan anggaran dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator yang menjembatani komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan perencanaan fiskal yang lebih responsif, akuntabel, dan sejalan dengan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment