JAKARTA – Tiga saksi yang dijadwalkan memberi kesaksian dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026). Rismon Sianipar, Adam Bayu Aji, dan Dumatno Budi Utomo absen dari persidangan yang menghadirkan Roy Suryo sebagai terdakwa, dengan Rismon mengirim surat permintaan penjadwalan ulang dan Dumatno sudah dua kali tidak hadir.
Jaksa penuntut umum kemudian menghadirkan dua saksi pengganti dari Komisi Pemilihan Umum, yakni Binsar Siagian dan A. Bagus Makkawaru. Kubu Roy Suryo keberatan karena pergantian saksi dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan hakim ketua Christina Endarwati menskors sidang pukul 09:10-10:04 WIB agar tim terdakwa mempelajari berkas kedua saksi itu. Sidang diskors selama sekitar 54 menit sebelum pemeriksaan saksi dilanjutkan.
Saksi KPU: Hanya Fotokopi Legalisir
Binsar, mantan pejabat KPU DKI Jakarta, menerangkan KPU DKI tidak memeriksa ijazah asli Jokowi saat pendaftaran calon gubernur DKI pada 2012. Yang diterima hanya fotokopi ijazah yang dilegalisir. “Penyerahan ijazah yang dilegalisir tidak disertai dengan pembuktian ijazah asli. Hanya ijazah yang dilegalisir,” kata Binsar di persidangan.
“Normanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, yaitu ada dan tidak ada. Kemudian jika ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, maka KPU dapat melakukan klarifikasi ke pihak terkait,” ujar Binsar. Ia menegaskan KPU hanya memeriksa ada atau tidaknya dokumen, dan klarifikasi ke pihak terkait hanya dilakukan bila ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran.
Binsar mengaku tidak pernah melihat fisik ijazah asli Jokowi sampai sekarang, tetapi meyakini ijazah itu asli karena berkas dinyatakan memenuhi syarat lewat verifikasi administrasi. “Saya yakini itu asli,” katanya. “Fotokopi yang dilegalisir. Sama sekali (tidak pernah lihat ijazah asli) sampai sekarang,” ujarnya.
Keterangan itu perlu dibaca bersama kualifikasi yang disampaikan Binsar sendiri. Ia mengakui tidak terlibat langsung dalam pendaftaran Pilkada DKI 2012, karena baru bertugas di KPU DKI pada 2017. Jabatannya di bagian teknis membuatnya bertanggung jawab atas arsip dokumen pencalonan, dan arsip ijazah SMA serta S1 Jokowi yang tersimpan di KPU DKI hanya berupa salinan berlegalisir.
Legalisir 2014 dan 2019 Berbeda
Saksi kedua, A. Bagus Makkawaru, pegawai Sekretariat Jenderal KPU RI, menerangkan legalisir fotokopi ijazah Jokowi untuk pemilihan presiden 2014 dan 2019 berbeda, berdasarkan ingatannya. “Seingat saya legalisirnya berbeda. Warna atau yang tanda tangan legalisir juga berbeda kalau enggak salah,” kata Bagus di persidangan.
Bagus juga menerangkan KPU RI tidak pernah melihat fisik asli ijazah Jokowi dan tidak pernah melakukan verifikasi faktual ke lapangan, termasuk mengecek ke instansi asal maupun ke Solo. Petunjuk teknis KPU menyatakan legalisir tanpa tanggal tetap dinyatakan sah secara administratif. “Jadi di petunjuk teknis yang berlaku di KPU, untuk tanggal, untuk legalisir, indikatornya itu kalau misalnya tidak ada tanggal, maka dinyatakan sah,” kata Bagus.
Bagus menegaskan ijazah S1 Jokowi tidak pernah dipersoalkan selama pencalonan pemilihan presiden 2014 dan 2019, dan tidak ada kejanggalan dalam berkas. Seluruh dokumen diunggah di laman resmi KPU dan terbuka untuk tanggapan masyarakat sejak diumumkan sampai masa verifikasi, dengan verifikasi yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu. Indikator verifikasi meliputi nama sesuai KTP, tanda tangan pihak penerbit, legalisir basah, dan nama universitas.
Roy Suryo juga mempersoalkan penandatangan legalisir, yakni mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Mohammad Na’iem. Binsar membenarkan Na’iem yang menandatangani, dan legalisir itu tidak mencantumkan tanggal. Roy meminta Na’iem dipanggil sebagai saksi, karena menurutnya tidak mungkin satu orang menandatangani legalisir pada 2005, 2010, 2012, dan 2014.
Desakan Panggil Paksa Dumatno
Kubu Roy Suryo mendesak jaksa memanggil paksa Dumatno, yang sudah dua kali tidak hadir. “Saksi Dumatno kan sudah dipanggil dua kali. Seharusnya penuntut umum menghadirkan saksi yang sudah pernah dipanggil, dan kalau tidak dihadirkan, ya dipanggil paksa dong,” kata kuasa hukum Roy. Alasannya, foto pada ijazah S1 Jokowi sempat dikaitkan dengan sosok Dumatno, sehingga Dumatno dinilai sebagai saksi kunci.
Jaksa menyatakan masih menyesuaikan jadwal, tetapi memastikan Dumatno dan Rismon tetap dihadirkan dalam agenda pembuktian dan akan memberi tahu pengacara lebih awal bila ada perubahan. “Untuk Dumatno kami masih menyesuaikan jadwal, namun akan kami panggil untuk agenda pembuktian kami. Sebagaimana pula dengan Rismon, dijadwalkan juga dan pasti akan kami panggil,” kata jaksa. Hakim ketua menanyakan kepastian jadwal pemanggilan Dumatno dan Rismon kepada jaksa.
Roy juga meminta Silvester Matutina dan KPUD Surakarta dihadirkan. Hakim mempersilakan kubu Roy menghadirkan sendiri Silvester saat giliran saksi pihak terdakwa. Jokowi sendiri, saat bersaksi dalam perkara lain pada 5 November 2026, menyatakan Dumatno adalah sepupu jauhnya yang lahir pada 1977, sehingga berusia sekitar 8 tahun ketika ijazah itu diterbitkan Universitas Gadjah Mada pada 1985.
Tujuh Saksi Baru Pekan Depan
Jaksa menjadwalkan tujuh saksi baru pada pekan depan, yakni Hardanto, Pronojiwo, Sri Murtiningsih, Saminudin Baroritou, Evi Julia Setyawani, Sigit Sarjuningtias, dan Johan Utama Perbatasari. Ketujuh orang itu disebut sebagai teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tanggal sidang pekan depan belum diumumkan.
Di luar ruang sidang, Roy memamerkan kaus baru bertuliskan “Rismon End Game” sebagai sindiran atas ketidakhadiran Rismon. Tulisan itu merupakan tulisan di kaus yang dipamerkan Roy, bukan ucapan yang tercatat di dalam persidangan. Kubu Roy juga menuntut jaksa memberi konfirmasi minimal satu hari sebelum sidang bila ada perubahan saksi, dan menegaskan pergantian saksi tanpa pemberitahuan pada Rabu itu sebagai toleransi pertama sekaligus terakhir.
Permohonan uji ulang ijazah yang diajukan kubu Roy melalui Refly Harun pada 11 November belum diputus hakim. Surat permohonan itu meminta pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen ijazah fisik Jokowi dengan tiga ijazah pembanding yang terverifikasi terbit November 1985. Hakim tampak menerima surat itu, meski belum memberikan tanggapan langsung di persidangan. Polisi menyatakan pengujian forensik ijazah Jokowi telah selesai dan tidak perlu diuji ulang, sedangkan Jokowi sendiri menolak ijazahnya diuji ulang di persidangan dengan alasan sudah diperiksa polisi.
Perkara ini mengadili dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu, bukan perkara pidana pemalsuan ijazah. Keaslian ijazah Jokowi dinyatakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri berdasarkan uji laboratorium forensik, sementara Roy menolak kesimpulan itu. Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi baru.

Komentar