JAKARTA – Daftar nama anggota DPR pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipublikasikan pada Rabu (11/11/2026). Jumlah nama yang tercantum mencapai 172 orang, berbeda dengan 120 tanda tangan yang direkap pimpinan DPR dari dokumen yang diserahkan.
Perbedaan itu muncul dari cara penghitungan yang berbeda. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut 120 orang menandatangani dokumen pengajuan dari delapan fraksi. Namun dalam dinamika rapat, secara lisan ada 172 anggota yang disebut turut mengajukan HMP, dan Kompas memublikasikan daftar lengkap 172 nama tersebut. Detik mencantumkan 103 nama dan menyebut klaim Fraksi NasDem sebanyak 69 anggota.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
“Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Saan.
Selisih 52 Nama dari NasDem dan Golkar
Selisih 52 nama itu hampir seluruhnya berasal dari Fraksi NasDem. Saan menghitung 19 anggota NasDem menandatangani dokumen, tetapi Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto menyatakan seluruh fraksi sepakat mengajukan HMP.
“Seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk mengajukan HMP,” kata Sugeng. Daftar yang dimuat Kompas memuat 69 nama dari Fraksi NasDem, termasuk Saan Mustopa sendiri.
Fraksi Golkar juga tercatat berbeda. Saan menghitung 11 penandatangan dari Golkar, tetapi daftar nama yang dimuat memuat 13 orang, antara lain Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, dan Robert Joppy Kardinal.
Doli menjelaskan alasan pengajuan itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli.
Ejaan nama dalam daftar yang dipublikasikan berbeda-beda antar media. Kompas menulis Athalia dan Mias Laya pada daftar Golkar, sementara daftar lain menulis Atalia Praratya dan Dias Blayar. Nama yang sama juga ditulis Erik Hermawan di satu media dan Erik R. E. Bawamenewi di media lain.
Karena itu, artikel ini menyajikan angka sesuai daftar masing-masing media dan tidak mengklaim satu versi sebagai daftar resmi. Detik sendiri tidak konsisten di dalam artikelnya. Kotak rincian di artikel itu menulis Golkar 11 orang dan NasDem 19 orang dengan total 120, tetapi badan artikel yang sama memuat 13 nama Golkar dan menyebut 69 anggota NasDem.
Total nama yang benar-benar tercantum dalam daftar detik adalah 103 nama, karena NasDem tidak disertai daftar nama. Selisih antara 120 tanda tangan dan 172 nama yang disebut lisan itu belum dijelaskan secara resmi hingga berita ini ditulis.
PAN Klaim 10 Anggota, Tanpa Daftar Nama
Klaim serupa datang dari Fraksi PAN. Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan 10 anggota fraksinya ikut mengusulkan HMP, padahal rekap Saan hanya mencatat satu orang, yakni Sarifuddin Sudding.
“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” kata Putri melalui keterangan tertulis.
Namun artikel CNN Indonesia yang memuat pernyataan itu tidak mempublikasikan daftar nama kesepuluh anggota PAN tersebut. Satu-satunya nama yang disebut hanyalah Putri dan Sudding. Klaim 10 anggota itu dengan demikian belum dapat diverifikasi dari daftar nama.
Fraksi lain tidak berubah dari rekap Saan. PDI Perjuangan 14 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, dan Demokrat 18 orang. Gerindra sempat merahasiakan nama-nama pengusulnya sebelum akhirnya menyebut kesebelas nama itu dalam rapat.
Demokrat menambahkan dasar tudingan perbuatan tercela. Benny K Harman menyatakan 18 anggota fraksinya mengusulkan HMP setelah mengkaji putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
“Setelah melakukan kajian secara cermat Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah SLTA yang dimiliki oleh Saudara Wakil Presiden Rakabuming Raka, maka kami 18 orang yang nama-namanya tercantum di bawah ini mengusulkan kepada pimpinan Dewan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan hak menyatakan pendapat,” ujar Benny.
“Sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” imbuhnya.
Ka Bakom: Gibran Tak Punya Ruang Fight di PTUN
Di luar gedung DPR, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Ka Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak punya ruang lagi untuk “fight” atau mengajukan permohonan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah. Penegasan itu disampaikan Syahganda di Jakarta, Rabu, dan dilaporkan ANTARA.
Menurut artikel itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap polemik ijazah Gibran bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.
Syahganda juga membantah kesan bahwa Presiden Prabowo Subianto merestui langkah Gibran melawan putusan itu. Ia menyebut klaim Gibran disuruh “fight” tidak benar, dan menyatakan Yusril yang benar.
“Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar,” kata Syahganda di Jakarta, Rabu.
Syahganda menyebut dirinya telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resminya untuk menegaskan bahwa pernyataan Yusril soal ijazah Gibran adalah yang tepat.
“Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya,” kata Syahganda.
Pernyataan Yusril yang dirujuk Syahganda disampaikan pada Selasa (10/11/2026) di Istana Kepresidenan, bukan hari ini. Hingga berita ini ditulis, Gibran sendiri belum mengeluarkan pernyataan baru sejak berbicara kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026) sore. Tidak ada pula pernyataan baru dari Istana maupun surat pengunduran diri resmi dari Gibran.
Paripurna Besok Pukul 10.00 WIB
Pimpinan DPR memutuskan membawa usulan HMP ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Sebelum itu, usulan akan dibahas dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.
“Jadi rapat paripurna biasa jam 10.00-an. Nanti rapim bamus lah ya. Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” kata Saan.
Saan menjelaskan HMP yang bergulir berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan. ANTARA menuliskan dasar yang sama sebagai Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, sehingga penyebutan ayatnya berbeda antar media.
Syarat minimal pengajuan HMP adalah 25 anggota DPR dari lintas fraksi, dan Saan menyatakan syarat itu sudah terpenuhi. Di hari yang sama, Kamis pukul 10.00 WIB, sidang lanjutan perkara 255/G/2026/PTUN.JKT tentang gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran juga dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan baru dari Ketua DPR Puan Maharani maupun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait pengajuan HMP ini. Belum ada pula konfirmasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal rencana peninjauan kembali yang sebelumnya disebut akan dikoordinasikan. Yang akan ditunggu besok adalah pembacaan usulan HMP di paripurna dan hasil sidang PTUN.
Comment