JAKARTA – Sidang gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan rapat paripurna DPR yang membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal Gibran akan digelar bersamaan pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Dua arena hukum dan politik itu menjadi penentu arah polemik ijazah Gibran keesokan hari.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadwalkan sidang lanjutan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT pada Kamis pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Kartika. Pada jam yang sama, DPR menggelar rapat paripurna untuk membacakan usulan HMP yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi memastikan sidang besok tetap berjalan. Ia dihubungi pada Rabu (11/11/2026) dan menegaskan jadwal tersebut. Majelis sebelumnya sudah membacakan sikap atas permohonan pencabutan gugatan pada 5 November 2026 dan menolaknya, karena tergugat dan tergugat intervensi II keberatan.
Perkara ini diajukan PT Mercy Toga Kirana pada Juli 2025. Tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Agenda Sidang: Replik dan Bukti Tambahan
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, agenda sidang besok adalah replik penggugat yang disampaikan secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional. Sidang digelar di Ruang Sidang Kartika, PTUN Jakarta.
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan timnya mempertimbangkan kembali untuk hadir pada sidang besok. Ia juga akan berkoordinasi dengan Subhan Palal, pemohon kasasi di Mahkamah Agung, dan menyurati Kemendikdasmen agar segera melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Denny menilai langkah Gibran yang hendak membuktikan dokumen pendidikannya di PTUN adalah sikap yang keliru. Menurut dia, ketika putusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat dan putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap, maka yang seharusnya dilakukan Gibran adalah menghormati, tunduk, lalu mematuhi, kemudian menyatakan diri berhenti.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Arif Rahman, pada Rabu ini juga mendesak Gibran segera mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan di tengah bergulirnya sidang ijazah di PTUN dan pengajuan HMP di DPR.
Putusan Lengkap MA Dirilis Hari Ini
Mahkamah Agung merilis putusan lengkap perkara 742 K/TUN/2026 pada Rabu ini. Salinan putusan setebal delapan halaman itu diunggah setelah minutasi pada 10 November 2026 dan dikirim ke pengadilan pengaju. Putusan diputus dalam rapat permusyawaratan pada 30 Oktober 2026.
Amar putusan itu membatalkan Surat Keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan tergugat, yaitu Kemendikdasmen, untuk mencabut surat keterangan tersebut. Majelis kasasi diketuai Prof. Yulius, dengan anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto.
Pertimbangan kunci Mahkamah Agung menyebutkan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat. Dokumen dasar penyetaraan, berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dinilai tidak membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA atau SMK.
Mahkamah Agung juga menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024, perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026, adalah fakta yang diketahui umum atau notoire feiten yang mengubah keadaan hukum. Putusan kasasi itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan putusan PTUN Jakarta sebelumnya.
Yusril: Tidak Ada Gunanya, Putusan Sudah Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Ia menyampaikan penilaian itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril berkata, tidak ada gunanya membuktikan di PTUN karena putusan Mahkamah Agung sudah final dan materinya materi yang sama. Ia menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan putusan Mahkamah Agung juga sudah final. Kutipan asli pernyataan Yusril disimpan untuk verifikasi editor.
Yusril juga menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara Mahkamah Agung itu, karena tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun peninjauan kembali atas putusan tersebut.
Soal peninjauan kembali oleh Kemendikdasmen, Yusril hanya memperkirakan. Ia berkata, tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Pernyataan itu adalah perkiraan Yusril, bukan konfirmasi Kemendikdasmen, dan sejumlah media memberi judul seolah-olah sudah pasti.
Yusril memperkirakan pengadilan akan menghentikan perkara di PTUN dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan, dan kemungkinan perkara itu akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta. Itu pun prediksi, bukan putusan pengadilan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menilai tidak mungkin ada PK oleh pihak tergugat dalam perkara Gibran. Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menilai PTUN tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Agung karena berbeda kamar.
Gibran vs Istana soal Saran Prabowo
Gibran menyampaikan versi berbeda pada Selasa sore di Kantor Wapres. Ia mengaku Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar ia tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Gibran menyebut Prabowo sudah seperti ayah sendiri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan Gibran dan Prabowo pada Selasa pagi itu, dan meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat mundur Gibran. Prasetyo menyebut Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah versi Gibran. Menurut Syahganda, saran Presiden yang benar adalah yang diwakili Yusril, yaitu tidak ada kesempatan untuk PTUN. Dua versi yang bertolak belakang ini disajikan berdampingan dalam artikel ini.
Pada Rabu sore, Syahganda kembali menegaskan sikap pemerintah saat berkunjung ke kantor LKBN ANTARA di Jakarta. Ia berkata tidak ada lagi harapan bagi Gibran di PTUN karena putusan sudah berasal dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak perlu diulang lagi. Ia juga menyampaikan pemerintah menghormati hak legislatif memproses HMP dan sedang mempelajarinya, serta akan melihat tanggapan Presiden dalam satu hingga dua hari.
Sementara itu, usulan HMP terhadap Gibran sudah resmi diserahkan ke pimpinan DPR pada Rabu ini. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, dengan rincian PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 orang.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin rapat penerimaan usulan itu berkata, total yang mengusulkan HMP berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi. Ia menambahkan, usulan itu akan dibawa ke rapat paripurna besok, yang digelar seperti rapat paripurna biasa sekitar pukul 10.00 WIB.
Angka 120 ini berbeda dari angka 172 yang sempat dipublikasikan sebelumnya sebagai jumlah nama pengusul. Angka 120 adalah rekapitulasi tanda tangan resmi yang diserahkan dan diumumkan Saan Mustopa hari ini, sedangkan angka 172 mencerminkan klaim dukungan lisan, termasuk klaim NasDem yang menyebut 69 anggotanya bulat mendukung, padahal yang menandatangani dari NasDem hanya 19 orang.
HMP baru dapat berlanjut bila disetujui rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR. Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, Pasal 79 ayat (4) huruf c dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3, serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
Hingga Rabu malam, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, belum ada konfirmasi Kemendikdasmen soal peninjauan kembali, dan belum ada pernyataan baru dari Puan Maharani maupun Sufmi Dasco Ahmad. Kamis besok akan menjadi hari penentuan, dengan sidang PTUN dan paripurna HMP berjalan pada jam yang sama.
Comment