JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Penetapan tersebut menambah tekanan hukum terhadap aktivitas pertambangan nikel yang tengah diselidiki di wilayah tersebut.
Kejagung menyebut perusahaan itu diduga tetap melakukan penambangan meskipun izin pertambangannya telah berakhir. Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada Selasa (10/11/2026).
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” kata Anang.
Menurut Anang, PT BSJ diduga terus melakukan aktivitas penambangan setelah masa berlaku izin yang dimaksud berakhir pada 2014, dengan kegiatan yang disebut berlangsung hingga 2025.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.
Anang juga menyebut Arif Kurniawan sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
“Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” katanya.
Keterangan tersebut merupakan bagian dari konstruksi perkara yang disampaikan penyidik. Pertanggungjawaban pidana korporasi maupun pihak-pihak lain tetap harus diuji melalui proses hukum.
Profil BSJ: Perusahaan Nikel di Konawe Utara
PT Bumi Sentosa Jaya merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang wilayah operasinya tercatat berada di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan dokumen Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2024 atas nama PT BSJ, wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi perusahaan tercatat seluas 1.030 hektare. Lokasi yang disebutkan dalam dokumen tersebut meliputi Desa Boedingi dan Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan.
Dokumen perusahaan itu juga mencantumkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 731/DPMPTSP/XII/2020 terkait perizinan operasi produksi. Laporan tersebut ditandatangani pada 31 Januari 2025 oleh Dani Parjaman, yang tercantum sebagai direktur utama pada saat laporan diterbitkan.
Dalam laporan konservasi mineral 2024 yang sama, Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai komisaris utama. Data tersebut memberikan konteks mengenai posisinya dalam struktur perusahaan, sementara Kejagung secara terpisah menyebut Arif sebagai pihak yang mengelola dan memperoleh manfaat dari aktivitas PT BSJ.
Dokumen perizinan yang dicantumkan perusahaan perlu dibaca bersama keterangan penyidik mengenai riwayat izin dan dugaan perpanjangannya. Keberadaan dokumen izin pada 2020 tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan status hukum setiap jenis izin dalam periode yang sedang disidik.
Dugaan Persoalan Izin dan RKAB
Dalam pengusutan perkara ini, Kejagung sebelumnya menyampaikan bahwa IUP eksplorasi PT BSJ dan PT Karya Alam Abadi (KAA) berakhir pada 2015, tetapi kemudian diperpanjang melalui mekanisme suspend sebanyak tiga kali.
Menurut keterangan penyidik, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut sempat ditolak pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara karena wilayah izinnya dinilai seharusnya dikembalikan kepada negara.
Penyidik menduga penolakan tersebut kemudian dicabut akibat penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Kejagung juga mendalami dugaan pemberian uang untuk memengaruhi persetujuan RKAB sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas pertambangan.
Informasi mengenai berakhirnya IUP eksplorasi pada 2015 dan keterangan mengenai izin yang disebut berakhir pada 2014 harus ditempatkan secara hati-hati. Keduanya perlu diklarifikasi berdasarkan jenis izin, tahapan perizinan, serta dokumen keputusan yang menjadi dasar penyidikan.
Enam Lokasi di Sultra Digeledah
Pengusutan perkara tidak berhenti pada penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Pada 10 November 2026, Kejagung juga mengumumkan penggeledahan sekitar enam lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah.
Anang membenarkan langkah penyidik tersebut.
“Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan yang diberitakan, lokasi penggeledahan mencakup kantor PT AMI di Kendari, lokasi tambang PT AMI di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta sejumlah kantor perusahaan di Buton Tengah, termasuk PT AMI dan PT AMID.
Daftar yang tersedia juga menyebut kantor PT AMI di Kendari lebih dari satu kali. Karena itu, jumlah dan identitas enam lokasi fisik perlu dikonfirmasi agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Penggeledahan tersebut memperluas penelusuran terhadap dokumen dan aktivitas perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tata kelola nikel. Namun, penggeledahan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perusahaan yang diperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan Suap kepada Penyelenggara Negara
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan dugaan pemberian uang oleh sejumlah perusahaan tambang kepada penyelenggara negara.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Penyidik mendalami dugaan pemberian tersebut dalam kaitannya dengan proses penerbitan izin, pengawasan produksi, dan penjualan nikel. Persetujuan RKAB juga menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam konstruksi perkara.
Kejagung belum mengungkap seluruh pihak yang diduga menerima pemberian tersebut dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini. Oleh sebab itu, identitas maupun peran pihak-pihak yang diduga terlibat perlu menunggu pengumuman resmi dan perkembangan penyidikan.
Penyidikan Masih Berjalan
Kasus PT BSJ merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang mencakup periode 2013–2025.
Penetapan tersangka korporasi, penelusuran riwayat perizinan, dan penggeledahan sejumlah lokasi menjadi langkah penyidik untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam rantai kegiatan pertambangan, mulai dari perizinan hingga produksi dan penjualan.
Bagi industri nikel Indonesia, perkara ini juga menyoroti pentingnya kepastian hukum, transparansi perizinan, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum perlu memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi yang mematuhi hukum.
Kejagung masih melanjutkan penyidikan. Status PT BSJ sebagai tersangka korporasi tidak menghapus hak perusahaan untuk memperoleh proses hukum yang adil, sementara dugaan terhadap pihak-pihak lain harus tetap dibuktikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. (MS Network)
Comment